KALIMANTAN TENGAH — Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Alexander Lubis mengatakan, secara industri pertumbuhan DPK sebenarnya masih kuat. Namun, akselerasi penyaluran kredit yang lebih tinggi membuat rasio likuiditas beberapa bank mengetat.
"Kreditnya lebih kencang lagi. Dari kata saya, gajinya naik, naik, kencang-kencang, tapi konsumsi saya lebih kencang lagi," ujarnya dalam Taklimat Media BI di Jakarta, Jumat (28/8).
Alexander menjelaskan, kondisi likuiditas perbankan juga terlihat dari kepemilikan surat-surat berharga (SSB) yang berfungsi sebagai instrumen likuiditas. Sejumlah bank tercatat mengurangi portofolio SSB untuk membiayai ekspansi kredit, sementara kelompok bank lain justru mempertahankannya.
"SSB-nya meningkat, khususnya beberapa kelompok bank. Kalau secara industri, yes semuanya, tapi ketika kita masuk ke dalam detail kelompok bank, ternyata ada yang turun, ada yang naik," jelasnya.
Perbedaan perilaku ini menjadi pertimbangan BI untuk merombak kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) mulai 1 September 2026. Skema baru akan mempertimbangkan kondisi masing-masing bank agar likuiditas terdistribusi optimal untuk mendukung intermediasi.
Alexander menegaskan, persoalan pertumbuhan kredit tidak semata-mata disebabkan keterbatasan likuiditas. BI masih melihat adanya persoalan dari sisi permintaan, di mana banyak korporasi belum memanfaatkan fasilitas kredit yang telah disediakan perbankan.
"Persoalan kredit ini tidak melulu soal supply, tapi yang mau kita pastikan adalah tidak ada permasalahan supply dengan permasalahan likuiditas," katanya.
Dunia usaha, menurutnya, masih menimbang kondisi ekonomi dan ketidakpastian sebelum memutuskan ekspansi. Alexander bahkan menirukan keluhan sejumlah bank yang kesulitan menemukan debitur baru di sektor-sektor produktif.
"Kalau beberapa saya ketemu bank-bank itu ya, saya tuh pengen, Pak, sektor-sektor lain. Tapi mana sektornya? Atau siapa deh, Pak? Udah deh, Bapak tunjuk aja," ujarnya menirukan masukan dari perbankan.
Untuk mengatasi hambatan permintaan, BI tidak hanya mendorong sisi pasokan pembiayaan. Bank sentral akan memperkuat sisi permintaan melalui skema business matching, yang mempertemukan perbankan dengan calon debitur potensial.
BI akan berkoordinasi dengan kantor perwakilan di daerah untuk mengidentifikasi pelaku usaha, termasuk UMKM, yang membutuhkan pembiayaan. "Kita bikin business matching. Kita kumpulin nih siapa yang kita kerja sama dengan KPw-KPw, menurut kalian UMKM-UMKM yang ini," katanya.
Langkah ini diharapkan menghubungkan bank yang memiliki kapasitas pembiayaan dengan pelaku usaha yang membutuhkan kredit. "Supaya bisa lebih kencang lagi, swastanya ikut," ujarnya.
BI sendiri menargetkan pertumbuhan kredit perbankan pada 2026 berada di kisaran 8-12 persen. Alexander mengatakan realisasi sejauh ini masih berada dalam jalur target tersebut. "So far sih masih on track dari target kami pertumbuhan kreditnya," tandasnya.