SAMPIT — Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kotawaringin Timur wajib mengirimkan minimal satu personel untuk bergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Karhutla. Langkah ini merupakan instruksi langsung Bupati Kotim Halikinnor saat meninjau Posko Tanggap Darurat Bencana Karhutla dan Kekeringan, Sabtu (8/8).
Wakil Koordinator III Satgas Karhutla Kotim, Rihel, menyampaikan penambahan ini dilakukan karena kejadian kebakaran terjadi hampir bersamaan di sejumlah lokasi. Personel tambahan akan ditempatkan secara bergantian maupun menetap sesuai tingkat kebutuhan di lapangan.
"Semua OPD wajib terlibat dalam penanganan karhutla sehingga personel lapangan yang sebelumnya 78 orang ditambah menjadi sekitar 150 orang mulai Senin depan," kata Rihel di Sampit, Minggu.
Selain menambah personel, Bupati Kotim meminta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menambah unit armada. Saat ini baru ada sekitar 15 unit yang beroperasi, jumlah tersebut dinilai belum sebanding dengan luas wilayah yang harus ditangani.
"Beliau juga minta agar unit ditambah lagi dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, plus personel jadi satu regunya," imbuh Rihel.
Di lapangan, petugas menghadapi kendala ganda. Kabut asap pekat mengurangi jarak pandang sekaligus mengganggu pernapasan, sementara sumber air di lokasi kebakaran sangat terbatas. Kondisi ini memaksa petugas menerapkan pola kerja bergantian karena tidak bisa bertahan lama di titik api.
"Karena asap dan arah angin membuat teman-teman sesak napas. Jadi tidak lama untuk menyiram, kemudian kembali lagi dan berganti dengan personel lainnya," tutur Rihel.
Risiko kesehatan petugas menjadi perhatian serius Satgas Karhutla Kotim. Rencananya, pemeriksaan kesehatan berkala akan dilakukan terhadap personel yang terlibat langsung dalam operasi pemadaman.
Hal ini sesuai instruksi bupati agar petugas yang bekerja berjam-jam di tengah panas dan asap tetap dipantau kondisinya. "Personel juga wajib cukup makan dan minum, jangan sampai kelaparan di lapangan," tambah Rihel.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim hingga 8 Agustus 2026 mencatat akumulasi hotspot mencapai 1.257 titik yang tersebar di seluruh kecamatan. Kecamatan Kota Besi menjadi wilayah dengan titik panas terbanyak, yakni 241 titik.
Kecamatan Mentawa Baru Ketapang mencatat luasan lahan terbakar terbesar, lebih dari 92 hektare. Banyaknya titik panas ini menjadi indikator perlunya penanganan dini agar kebakaran tidak meluas ke area yang lebih besar.
Penambahan personel dan peralatan diharapkan mempercepat respons ketika laporan kebakaran diterima. Dengan kekuatan yang lebih besar, upaya pemadaman bisa dilakukan sebelum api membesar dan berdampak lebih luas pada permukiman warga.