PALANGKA RAYA — Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Evaluasi Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR) dan Diseminasi Hasil Pengkajian di Aula UPT Bapelkes, Kamis (6/8/2026). Kegiatan ini menjadi respons atas tren peningkatan kematian ibu yang membutuhkan percepatan penanganan lintas sektor.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng, Mikko Uriamapas Ludjen, menegaskan bahwa kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama. "Situasi ini membutuhkan terobosan, inovasi, dan penguatan strategi pelayanan kesehatan ibu dan bayi secara menyeluruh," ujarnya dalam sambutan.
Berdasarkan hasil kajian MPDN dan AMP-SR, penyebab utama kematian ibu di Kalteng didominasi oleh hipertensi dalam kehamilan, persalinan dan nifas, serta perdarahan obstetrik. Sementara itu, kematian bayi banyak dipicu gangguan respirasi dan kardiovaskular, berat badan lahir rendah (BBLR), serta prematuritas.
Faktor non-medis turut memperparah kondisi. Keterlambatan penanganan, tatalaksana yang belum adekuat, dan pemantauan yang belum optimal menjadi catatan penting, terutama tingginya kasus kematian yang terjadi di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut.
Mikko menyebut sebagian besar kematian ibu dan bayi sebenarnya dapat dicegah. Penguatan tata kelola kesehatan ibu dan anak (KIA) menjadi prioritas, mulai dari tingkat Dinas Kesehatan hingga peningkatan mutu layanan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK).
Sistem rujukan dan koordinasi antarinstansi juga diperkuat. "Diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, organisasi profesi, dunia pendidikan, pihak swasta, tokoh agama, dan masyarakat," kata Mikko.
Meskipun Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, lonjakan AKI menjadi peringatan serius. Evaluasi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi aplikatif yang tidak berhenti pada tataran dokumen, melainkan langsung diimplementasikan di lapangan.
Dinkes Kalteng menargetkan kolaborasi berkelanjutan dengan seluruh pihak agar kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi semakin baik. Upaya percepatan ini menjadi penentu tercapainya target penurunan angka kematian ibu dan bayi sesuai agenda pembangunan kesehatan nasional hingga 2030.