PULANG PISAU — Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan komitmennya mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam mencegah dan menangani karhutla. Penegasan ini disampaikan usai mengikuti arahan Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo melalui konferensi video dari Persemaian Permanen Tumbang Nusa dan Campeat KHDTK Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, baru-baru ini.
Arahan tersebut dihadiri sejumlah pejabat kunci, di antaranya Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, Kabinda Kalteng Marsma TNI Muhammad Nur, Bupati Pulang Pisau, Dandim 1011/Kuala Kapuas, Kepala Dinas Kehutanan Kalteng, serta Kepala Pelaksana BPBPK Kalteng.
Dalam arahannya, Wakapolri mengingatkan seluruh daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada periode Juli hingga September 2026. Fenomena El Nino disebut bakal memperparah kondisi kekeringan, sehingga potensi titik api diprediksi meningkat signifikan.
“Seluruh jajaran diminta meningkatkan kesiapsiagaan personel, memperkuat deteksi dini titik api, serta mengoptimalkan fungsi monitoring center,” jelas Wakapolri dalam arahannya.
Wakapolri menekankan bahwa penanganan karhutla merupakan prioritas nasional yang tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Dibutuhkan kerja terpadu yang melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, dan Polri.
“Penanganan karhutla menjadi prioritas nasional yang harus dilakukan secara terpadu oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI dan Polri,” kata Wakapolri.
Menanggapi arahan tersebut, Gubernur Agustiar Sabran menyatakan pihaknya akan menggencarkan langkah-langkah preventif serta edukasi kepada masyarakat. Penguatan koordinasi dengan seluruh instansi terkait juga menjadi fokus utama untuk menekan risiko kebakaran.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen mendukung seluruh kebijakan pemerintah pusat dalam pencegahan dan penanganan karhutla melalui langkah-langkah preventif, edukasi kepada masyarakat, serta penguatan koordinasi dengan seluruh instansi terkait,” terangnya.
Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam menekan risiko kebakaran hutan dan lahan. Hal ini terutama krusial saat menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih kering akibat pengaruh El Nino.