PALANGKA RAYA — Dari 15 OPD yang memiliki kewenangan menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palangka Raya, hampir separuhnya tidak mencapai target yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2025. Temuan ini terungkap dalam pembahasan antara legislatif dan eksekutif beberapa waktu lalu.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, menyebutkan bahwa dari data yang ada, sebanyak tujuh OPD mencatatkan realisasi yang memprihatinkan. "Ada yang realisasinya sekitar 90 persen, 93 persen, bahkan ada yang masih nol persen," ujarnya di Palangka Raya, Rabu.
Ia menegaskan, capaian PAD merupakan salah satu penopang utama pembiayaan pembangunan daerah. Kegagalan sejumlah OPD ini langsung berdampak pada optimalitas belanja daerah dan program-program yang telah direncanakan.
Menurut Subandi, ada beberapa faktor yang menyebabkan penerimaan daerah tidak maksimal. Pertama, potensi pendapatan yang belum tergarap secara optimal. Kedua, pemanfaatan aset daerah yang masih belum efisien. Ketiga, perlunya percepatan digitalisasi dalam sistem pemungutan pendapatan.
"Kami meminta kepada pemerintah kota agar melakukan evaluasi terhadap OPD yang belum tercapai targetnya dan memaksimalkan kinerja pada tahun 2026, sehingga target PAD yang telah ditetapkan dapat tercapai," tegas Subandi.
Ia mendorong Pemkot untuk menyusun langkah perbaikan yang lebih terukur. Setiap OPD diminta memiliki strategi dan inovasi yang jelas agar potensi pendapatan di masing-masing kewenangan bisa dioptimalkan secara maksimal.
Di tengah catatan buruk tersebut, Subandi mengapresiasi delapan OPD yang berhasil melampaui target PAD 2025. Keberhasilan ini dinilai sebagai bukti bahwa target yang ditetapkan masih realistis dan bisa dicapai dengan pengelolaan yang efektif.
"Kami berharap OPD yang telah melampaui target dapat menjadi motivasi bagi perangkat daerah lainnya untuk terus meningkatkan kinerja, sehingga penerimaan PAD Kota Palangka Raya semakin optimal pada tahun-tahun mendatang," pungkasnya.