PALANGKA RAYA — Warga Palangka Raya menjadi pihak yang paling diuntungkan dari kebijakan baru ini. Pasalnya, tiga pilar reformasi birokrasi yang ditetapkan Pemkot menyasar langsung pada perbaikan kualitas layanan dan pengawasan anggaran daerah.
Wali Kota Fairid Naparin menyebut, pilar pertama berfokus pada penguatan sistem pencegahan korupsi secara masif dari hulu ke hilir. "Melalui optimalisasi pengawasan internal dan pemanfaatan sistem digital, celah-celah yang berpotensi memicu terjadinya penyelewengan anggaran kini ditutup secara ketat," ujarnya di Palangka Raya, Jumat.
Pemerintah kota mewajibkan setiap organisasi perangkat daerah menerapkan manajemen risiko yang transparan dan audit berkala. Langkah ini memastikan setiap rupiah dalam APBD benar-benar tersalurkan untuk kemaslahatan masyarakat umum.
"Kami menetapkan tiga pilar utama sebagai fondasi pergerakan seluruh elemen aparatur sipil negara dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersih dari segala bentuk praktik penyimpangan," kata Fairid.
Pilar kedua menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Pemkot menargetkan layanan yang cepat, mudah, dan responsif bagi warga.
Dengan mengikis sistem birokrasi yang berbelit-belit dan menghapuskan pungutan liar, wajah pelayanan publik di Kota Palangka Raya diharapkan bertransformasi menjadi lebih inklusif. Kepuasan masyarakat menjadi indikator utama keberhasilan reformasi ini.
Pilar ketiga menyasar perubahan pola pikir dan perilaku birokrat. Pembinaan mentalitas kerja berorientasi pada pengabdian diharapkan melahirkan generasi pelayan publik yang kompeten secara teknis dan memiliki benteng moral kokoh menghadapi godaan gratifikasi.
"Sinergi di antara ketiga pilar utama tersebut akan menjadi motor penggerak yang efektif dalam mewujudkan predikat Kota Antikorupsi yang sesungguhnya," tegas Fairid.
Pemerintah kota optimistis perubahan dapat dirasakan dalam waktu dekat. Namun, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada birokrasi. Dukungan penuh dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawasi jalannya roda pemerintahan di lapangan menjadi kunci.
"Melalui kolaborasi yang solid antara keterbukaan pemerintah dan kontrol sosial dari warga, Kota Palangka Raya optimistis mampu membangun fondasi pembangunan yang kokoh, bersih, maju, dan sejahtera," pungkas Fairid.