SAMPIT — Kepastian mengenai nasib TPP dan status PPPK ini menjadi angin segar bagi ribuan aparatur sipil negara di Kotawaringin Timur. Pasalnya, dalam beberapa pekan terakhir beredar informasi simpang siur yang membuat sebagian pegawai resah. Pj Sekda Kotim, Umar Kaderi, menegaskan bahwa semua hak pegawai akan dibayarkan penuh sesuai ketentuan yang berlaku.
Umar Kaderi menyatakan secara terbuka bahwa tidak ada skenario pengurangan TPP bagi PNS di lingkungan Pemkab Kotim. Ia juga memastikan tidak ada rencana pemecatan terhadap tenaga PPPK yang telah diangkat. "Tidak ada pengurangan TPP bagi PNS dan tidak ada pemecatan PPPK," ujar Umar Kaderi dalam pernyataannya.
Isu pemotongan TPP dan pemecatan PPPK seringkali muncul di tengah proses efisiensi anggaran daerah. Namun, Pj Sekda Kotim menegaskan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah tidak serta-merta merugikan pegawai. Pihaknya memastikan bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan hak pegawai selalu melalui kajian matang dan sesuai regulasi.
Kepastian ini memberikan rasa aman bagi ribuan pegawai yang selama ini mengabdi. Dengan tidak adanya pemotongan TPP, produktivitas dan kesejahteraan PNS diharapkan tetap terjaga. Sementara itu, bagi PPPK, kepastian tidak ada pemecatan massal menjadi kabar baik karena status kepegawaian mereka kini jelas dan tidak terancam.
Pemkab Kotim berkomitmen untuk terus menjaga komunikasi dengan seluruh pegawai. Pj Sekda Umar Kaderi mengimbau agar ASN tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. "Silakan konfirmasi langsung ke dinas terkait jika ada informasi yang meragukan," tambahnya. Pemerintah daerah juga akan memastikan pencairan TPP berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam APBD.