KALIMANTAN TENGAH — Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, secara spesifik memperingatkan agar tidak ada pihak yang menyimpulkan kemajuan teknis sebagai tanda finalisasi. "Adalah benar kami telah mencapai kesepakatan pada sebagian besar isu yang didiskusikan. Tetapi jika dengan begitu dikatakan sebuah kesepakatan akan segera ditandatangani, tidak boleh ada siapapun yang membuat klaim semacam itu," kata Baghaei kepada wartawan, Senin, seperti dilansir kantor berita IRNA dan dikutip Anadolu.
Baghaei menjelaskan bahwa kemajuan yang dilaporkan dalam beberapa hari terakhir merupakan akumulasi negosiasi selama berpekan-pekan. Proses ini difasilitasi oleh Pakistan sebagai mediator utama, meski ia mengakui sejumlah negara lain turut memainkan peran besar. Pernyataan ini dirilis untuk menjernihkan narasi sepihak yang berkembang pasca pernyataan Trump pada Sabtu pekan lalu, di mana ia mengklaim kesepakatan damai dengan Iran "sebagian besar telah dinegosiasikan" dan akan segera difinalisasi.
Dalam kesempatan yang sama, juru bicara Kemlu Iran menegaskan bahwa tanggung jawab pengelolaan Selat Hormuz sepenuhnya berada di tangan negara-negara pesisir. Teheran, kata Baghaei, terus menjalin komunikasi dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengan jalur laut strategis tersebut untuk menjaga keamanan dan melindungi kepentingan bersama. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan kawasan setelah serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran pada Februari lalu. Teheran merespons dengan serangan balasan ke Israel dan sekutu AS di kawasan, serta menutup Selat Hormuz. Gencatan senjata baru tercapai pada 8 Mei melalui mediasi Pakistan, yang kemudian diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Trump.
Pernyataan resmi Iran ini menunjukkan adanya kesenjangan interpretasi antara kedua pihak. Washington cenderung membingkai perkembangan dialog sebagai pintu menuju kesepakatan besar yang segera diumumkan, sementara Teheran secara hati-hati memisahkan antara kemajuan teknis negosiasi dengan keputusan politik untuk menandatangani perjanjian. Sikhati-hati ini lazim dalam diplomasi Iran, yang kerap menghindari janji berlebihan di depan publik sebelum seluruh klausul dan mekanisme pengawasan disepakati secara detail.
Belum ada jadwal pasti kapan putaran negosiasi berikutnya akan digelar. Sumber-sumber diplomatik di kawasan menyebutkan bahwa Pakistan masih terus menjembatani komunikasi di balik layar, sementara Iran menunggu jaminan konkret terkait pencabutan sanksi sebelum bersedia menuju meja penandatanganan.