KALIMANTAN TENGAH — Ketua Bakormad Regional Kalteng, Cornelis N. Anton, SE, menyatakan kondisi petani sawit mandiri saat ini sangat memprihatinkan. Penurunan harga TBS yang terjadi secara drastis membuat banyak petani kesulitan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. “Saat ini kondisinya sangat memprihatinkan bagi masyarakat petani sawit di Kalteng. Harga TBS sangat drastis, dan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” tegas Cornelis saat dikonfirmasi pada Sabtu (23/5/2026).
Menurut Cornelis, kebijakan tata niaga ekspor CPO yang diterapkan pemerintah pusat justru mempersempit ruang pasar bagi petani kecil. Alih-alih melindungi, aturan yang ada dinilai menekan harga jual hasil perkebunan masyarakat di daerah penghasil sawit seperti Kalimantan Tengah. “Dengan adanya HUT ke-69 Kalteng ini, harapan besar saya adalah semoga masyarakat semakin maju dan sejahtera. Hak-hak ekonomi rakyat harus menjadi panglima di tanah mereka sendiri,” ujarnya melalui aplikasi WhatsApp.
Bakormad menilai momentum peringatan hari jadi provinsi seharusnya menjadi refleksi terhadap kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan ekonomi daerah. Namun, di balik semarak seremoni tahunan itu, para petani kelapa sawit mandiri di Bumi Tambun Bungai justru menghadapi tekanan ekonomi yang nyata. “Dalam momen HUT Kalteng ini, saya meminta dengan tegas kepada pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali kebijakan terkait tata cara ekspor CPO. Tolong lihat ke bawah, karena aturan yang ada sekarang sangat berdampak buruk bagi masyarakat petani sawit di Kalteng,” kata Cornelis.
Bahan berita tidak menyebutkan angka pasti kerugian atau persentase penurunan harga TBS secara spesifik. Namun, pernyataan Bakormad yang menyebut kondisi “sangat drastis” dan “memprihatinkan” mengindikasikan penurunan harga yang signifikan dan berkepanjangan. Petani sawit swadaya—petani yang mengelola kebun secara mandiri tanpa bermitra dengan perusahaan inti—menjadi pihak yang paling terpukul karena mereka tidak memiliki akses langsung ke pasar ekspor atau lindung nilai harga.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Perdagangan atau Kementerian Pertanian terkait desakan Bakormad Kalteng. Bakormad berharap evaluasi kebijakan ekspor CPO tidak hanya menjadi wacana, tetapi ditindaklanjuti dengan perubahan regulasi yang lebih berpihak pada petani mandiri dan masyarakat adat yang menggantungkan hidup dari sektor perkebunan.
Menurut Bakormad Kalteng, kebijakan tata cara ekspor CPO yang berlaku saat ini mempersempit ruang pasar dan menekan harga jual TBS di tingkat petani. Mereka mendesak pemerintah pusat untuk meninjau ulang aturan tersebut karena dinilai berdampak buruk bagi petani sawit swadaya di Kalimantan Tengah.
Belum ada pernyataan resmi dari pemerintah pusat mengenai desakan Bakormad Kalteng. Bakormad berharap momen peringatan HUT ke-69 Kalteng menjadi titik evaluasi bagi pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan ekspor CPO yang dinilai belum memberikan keadilan ekonomi bagi daerah penghasil sumber daya alam.