PALANGKA RAYA — Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menegaskan keselamatan lalu lintas harus menjadi prioritas bersama di tengah lonjakan mobilitas kendaraan di Bumi Tambun Bungai. Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Daerah tahun 2026 di Graha Bhayangkara Polda Kalteng, Rabu (13/5/2026) pagi.
Data yang diungkapkan Gubernur menunjukkan skala masalah yang dihadapi. Dari total 1.104 kecelakaan di Kalteng sepanjang 2025, satu dari empat korban dilaporkan meninggal dunia. Secara nasional, angka kecelakaan mencapai lebih dari 158 ribu kasus dengan sekitar 24 ribu korban jiwa.
“Peningkatan aktivitas transportasi harus diimbangi sistem keselamatan yang kuat. Keselamatan lalu lintas bukan hanya urusan satu instansi, tetapi tanggung jawab bersama,” tegas Agustiar dalam sambutannya.
Gubernur membeberkan sejumlah faktor dominan yang memicu tingginya angka kecelakaan. Kondisi jalan yang rusak, minimnya penerangan di ruas-ruas tertentu, serta maraknya pelanggaran lalu lintas menjadi pemicu utama.
Yang tak kalah krusial, kata dia, adalah kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang masih beroperasi. Truk-truk bermuatan berlebih ini kerap melintasi jalan provinsi yang tidak dirancang untuk beban sebesar itu, meningkatkan risiko kecelakaan fatal.
“Masih banyak ruas jalan rawan kecelakaan yang perlu penanganan serius. Ini harus dipetakan secara detail agar penanganannya tepat sasaran,” sebut Agustiar.
Untuk menekan angka kecelakaan, Agustiar meminta seluruh pihak memperkuat implementasi Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Regulasi ini menjadi landasan untuk membangun sistem transportasi yang aman dan modern di provinsi terluas di Indonesia tersebut.
Kapolda Kalteng, Iwan Kurniawan, menambahkan bahwa pihaknya ingin membangun sistem lalu lintas yang lebih terintegrasi. “Kami ingin membangun sistem lalu lintas yang lebih terintegrasi melalui penguatan pengawasan dan pemanfaatan teknologi digital,” katanya.
Rapat kerja yang digelar Polda Kalteng ini dihadiri unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, akademisi, dunia usaha, serta mitra transportasi se-Kalimantan Tengah. Forum ini menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk menekan angka kecelakaan dan memperkuat sistem transportasi berkeselamatan.
Agenda tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama menuju target Zero Accident dan Zero Fatality di Kalimantan Tengah. Dengan luas wilayah yang mencapai 153.564 kilometer persegi, koordinasi antarinstansi menjadi kunci utama agar kebijakan keselamatan lalu lintas bisa berjalan efektif hingga ke pelosok.