PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mengambil langkah cepat guna mengatasi kemelut antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di berbagai wilayah. Dalam pertemuan di Istana Isen Mulang, pemerintah daerah menggandeng Pertamina dan jajaran Forkopimda untuk menyepakati skema normalisasi distribusi.
Pertamina berkomitmen meningkatkan pasokan harian serta memperpanjang durasi layanan di setiap SPBU. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrean kendaraan dalam beberapa waktu terakhir. Seluruh instansi terkait kini fokus memastikan ketersediaan stok di lapangan tetap stabil.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menegaskan bahwa penambahan pasokan wajib dibarengi dengan pengawasan lapangan yang ketat. Aparat penegak hukum telah dikerahkan untuk memantau setiap SPBU guna menutup celah bagi oknum yang mencoba melakukan penyelewengan distribusi atau praktik ilegal lainnya.
Pemerintah tidak akan memberikan toleransi bagi pihak yang memanfaatkan situasi sulit ini untuk mencari keuntungan pribadi. Pengawasan intensif diharapkan mampu memastikan BBM subsidi maupun nonsubsidi benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan.
“Pemerintah bersama Pertamina dan Forkopimda terus berupaya maksimal. Kami memastikan penambahan kuota dan jam operasional efektif. Kami juga tidak segan menindak tegas siapa pun yang mencoba menimbun atau menyelewengkan distribusi BBM,” tegas Agustiar Sabran.
Selain memperketat pengawasan, Gubernur Agustiar Sabran menjamin kehadiran pemerintah dalam mengawal ketersediaan energi hingga ke wilayah pelosok. Ia meminta warga tidak terjebak dalam aksi pembelian berlebih atau panic buying yang justru dapat memicu ketidakstabilan stok di tingkat pengecer maupun SPBU.
Sinergi lintas sektoral ini menargetkan pemulihan distribusi dapat tercapai dalam waktu singkat. Dengan pengawalan ketat dari aparat, celah distribusi ilegal diharapkan tertutup sehingga aktivitas ekonomi masyarakat kembali normal tanpa kendala bahan bakar.
Melalui koordinasi rutin antara Pemprov Kalteng dan Pertamina, evaluasi terhadap kuota harian akan terus dilakukan secara berkala. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen jangka panjang pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok di Kalimantan Tengah.