BALIKPAPAN — Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, memimpin delegasi Kalteng dalam Forum Orkestrasi Pembangunan Negeri yang diinisiasi Kemendagri. Pertemuan ini menjadi krusial bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan kebijakan sektoral agar tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menghadapi tantangan ekonomi tahun 2026.
Dalam forum tersebut, Pemprov Kalteng membawa sejumlah agenda prioritas yang menjadi rapor merah nasional. Fokus utama mencakup akselerasi penurunan angka pengangguran, penanggulangan kemiskinan, penanganan stunting, serta stabilitas harga pangan melalui pengendalian inflasi daerah.
Linae Victoria Aden menegaskan bahwa sinergi antar-satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menjadi kunci agar program yang dijalankan tepat sasaran. Ia didampingi langsung oleh Kepala BKAD Kalteng Syahfiri dan Kepala Dinas Kesehatan Kalteng Suyuti Syamsul, beserta seluruh Bupati dan Wali Kota se-Kalteng.
Selain isu sosial, forum ini menyoroti pentingnya inovasi pembiayaan kreatif (creative financing). Skema ini diharapkan mampu menutupi celah fiskal daerah sehingga pembangunan infrastruktur tetap berjalan tanpa bergantung sepenuhnya pada APBD yang terbatas.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, memberikan peringatan keras kepada para kepala daerah mengenai tiga tantangan besar. Menurutnya, situasi geopolitik yang tidak menentu telah berdampak langsung pada lonjakan harga energi dan pangan di tingkat lokal.
“Bapak/Ibu punya janji elektoral. Bapak/Ibu juga punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar, membayar TPP, kemudian menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang apabila itu dijalankan, maka posisi politik bapak ibu pasti akan baik,” ujar Bima Arya di hadapan para pejabat daerah.
Bima Arya menekankan bahwa pengawalan program nasional harus dipastikan sampai ke tangan masyarakat yang paling membutuhkan. Ia meminta kepala daerah tidak hanya terjebak pada laporan administratif, tetapi turun langsung memantau dampak kebijakan di lapangan.
Kemendagri mendorong agar kolaborasi antar-provinsi maupun kabupaten/kota tidak lagi kaku pada aturan birokrasi yang panjang. Inisiatif sektoral dianggap lebih efektif dalam menangani masalah mendesak seperti distribusi pangan antar-wilayah guna menekan inflasi.
“Tidak perlu kelembagaan dulu, tapi silakan bekerja sama untuk saling mengisi mengatasi inflasi. Kita berharap inisiatif-inisiatif sektoral melampaui pendekatan-pendekatan kelembagaan yang formal karena kita ingin bergerak lebih cepat,” pungkas Bima Arya.
Forum ini juga menjadi ajang pertukaran praktik terbaik (best practice) dari sejumlah kepala daerah berprestasi. Beberapa tokoh yang hadir berbagi pengalaman antara lain Gubernur Kalsel Muhidin, Bupati Sukamara Masduki, hingga Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, guna memberikan perspektif baru dalam tata kelola pemerintahan yang lincah.