PANGKALAN BUN — Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menempati posisi tiga besar di regional Kalimantan untuk kategori Entrepreneur Government atau Creative Financing. Apresiasi ini diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas keberhasilan daerah dalam menciptakan skema pembiayaan pembangunan yang inovatif.
Keberhasilan Kobar dalam ajang ini didasarkan pada beberapa indikator penilaian fiskal yang ketat. Tim penilai menyoroti langkah Pemkab dalam melakukan digitalisasi pelayanan pajak daerah serta reformasi regulasi yang dimulai sejak tahun 2025.
Selain sektor pajak, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi poin krusial. Pemerintah daerah dinilai mampu menyinergikan kepentingan dunia usaha dengan target pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat tanpa bergantung sepenuhnya pada dana transfer.
Bupati Kobar, Nurhidayah, menjelaskan bahwa terobosan fiskal ini lahir sebagai respons terhadap tantangan ekonomi pascapandemi COVID-19. Kebijakan ini diambil saat pemerintah daerah menghadapi realitas penurunan alokasi keuangan dari pemerintah pusat.
"Berhasil diraihnya penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen kita Pemerintah Kabupaten Kobar, dalam mengoptimalkan dan mendorong inovasi pembiayaan pembangunan daerah," kata Nurhidayah, Rabu.
Menurutnya, keterbatasan anggaran menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD). Penguatan sistem pengawasan fiskal dan ekstensifikasi pajak menjadi instrumen utama untuk menjaga stabilitas belanja pembangunan di Bumi Marunting Batu Aji.
Pola komunikasi dengan pihak swasta kini diperkuat melalui skema kolaborasi yang lebih transparan. Pemkab Kobar memposisikan dunia usaha sebagai mitra strategis dalam mendanai proyek-proyek publik yang memiliki dampak sosial tinggi.
"Sinergi dan kolaborasi yang baik menjadi salah satu kunci dalam menciptakan skema pembiayaan yang efektif dan berkelanjutan," ungkap Nurhidayah.
Pemerintah daerah menargetkan tata kelola keuangan yang adaptif akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Fokus utama tetap pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui kemandirian fiskal yang kuat dan transparan.