PALANGKA RAYA — Sembilan unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalimantan Tengah kini mengantongi izin operasional kembali. Sebelumnya, puluhan unit layanan ini terpaksa berhenti sementara guna menjalani evaluasi teknis menyeluruh dari otoritas terkait.
Koordinator Regional Badan Gizi Nasional wilayah Kalimantan Tengah, Elisa Agustino, menyebutkan dari total 36 unit yang disuspensi, baru sembilan yang diizinkan beroperasi. Sisanya, sebanyak 27 unit, masih dalam tahap perbaikan intensif agar sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
Elisa menjelaskan bahwa suspensi dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur pendukung di setiap titik layanan. Kendala teknis sering kali baru terdeteksi saat unit bekerja dalam kapasitas produksi penuh untuk melayani ribuan warga.
“Ketika produksi sudah mencapai ribuan porsi, baru terlihat kendala seperti kebocoran atau sistem IPAL yang tidak optimal. Ini yang terus kami evaluasi,” ujar Elisa di Palangka Raya, Selasa (5/5/2026).
Menurutnya, setiap unit yang telah menyelesaikan pembenahan wajib mengajukan kembali izin operasional kepada koordinator regional. Tim teknis kemudian melakukan penilaian ulang di lapangan sebelum memberikan lampu hijau untuk memulai kembali aktivitas produksi gizi.
Penghentian operasional sementara ini berdampak langsung pada manajemen anggaran di setiap unit SPPG. Penyaluran biaya operasional, termasuk alokasi bahan baku dan insentif tenaga kerja, sangat bergantung pada aktivitas produksi harian di masing-masing titik.
Elisa menekankan bahwa komponen biaya operasional dan insentif memiliki aturan main yang berbeda. Jika perbaikan yang dilakukan masuk kategori skala besar atau renovasi total, maka pemberian insentif bagi petugas dapat dihentikan untuk sementara waktu.
“Biaya operasional, insentif, dan bahan baku itu berbeda. Meski tidak produksi, tetap ada kebutuhan seperti listrik dan tenaga kerja. Namun jika perbaikan bersifat besar, insentif bisa dihentikan sementara,” katanya menambahkan.
Badan Gizi Nasional menargetkan seluruh unit yang masih disuspensi dapat segera aktif kembali secara bertahap. Evaluasi ketat ini dipandang perlu agar program pemenuhan gizi nasional di daerah tidak sekadar mengejar angka sebaran, tetapi juga kualitas yang berkelanjutan.
Aspek kesehatan dan kelayakan fasilitas menjadi prioritas utama guna memastikan asupan gizi yang sampai ke masyarakat memenuhi standar keamanan pangan. Pengawasan melekat tetap akan dilakukan secara berkala meski izin operasional telah dikantongi kembali oleh sembilan unit tersebut.