PALANGKA RAYA — Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Kantor DPRD Kalimantan Tengah untuk mendalami berbagai program kesejahteraan masyarakat yang dinilai sukses. Fokus utama studi banding ini mencakup penguatan layanan kesehatan di daerah terpencil dan pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat lokal.
Rombongan legislatif asal Bumi Antasari ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah. Kehadiran mereka disambut oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Persidangan, Perundang-undangan, dan Kehumasan Sekretariat DPRD Kalteng, Noormalinda Sari.
Gusti Iskandar Sukma Alamsyah menjelaskan bahwa sinergi antardaerah di Kalimantan sangat krusial untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik. Menurutnya, Kalimantan Tengah memiliki sejumlah terobosan dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang relevan untuk diadaptasi di wilayah Kalimantan Selatan.
"Banyak program yang telah dijalankan di Kalimantan Tengah ini yang dinilai cukup berhasil, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat berbasis lokal dan peningkatan akses layanan kesehatan. Ini menjadi referensi penting bagi kami di Kalsel," ujar Gusti Iskandar.
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi kedua belah pihak untuk bertukar pengalaman mengenai efektivitas kebijakan sosial. Legislator Kalsel menaruh perhatian khusus pada bagaimana pemerintah daerah di Kalteng mengelola bantuan sosial agar tepat sasaran di tengah tantangan demografi yang ada.
DPRD Kalimantan Tengah memaparkan skema bantuan sosial terpadu yang menjangkau hingga pelosok Bumi Tambun Bungai. Namun, implementasi kebijakan ini bukan tanpa hambatan. Faktor geografis yang luas dan keterbatasan infrastruktur menjadi catatan penting dalam diskusi tersebut karena memengaruhi kecepatan distribusi layanan kepada masyarakat.
Noormalinda Sari menjelaskan bagaimana koordinasi antarlembaga di Kalteng dilakukan untuk memastikan layanan kesehatan tetap berjalan meski di wilayah sulit. Diskusi berlangsung interaktif dengan pembahasan berbagai strategi anggaran yang dinilai efektif untuk meningkatkan kualitas hidup warga di tingkat akar rumput.
Kalteng juga menonjolkan program peningkatan akses kesehatan di daerah terpencil sebagai salah satu pilar kesejahteraan. Hal ini menjadi poin krusial bagi delegasi Kalsel yang tengah berupaya menyusun kebijakan publik yang lebih akomodatif terhadap kebutuhan warga di wilayah perbatasan dan pelosok desa.
Kunjungan kerja ini diharapkan tidak sekadar menjadi agenda rutin, melainkan menghasilkan draf kebijakan yang lebih tajam. Komisi IV DPRD Kalsel berkomitmen menjadikan data dan pengalaman lapangan dari Kalteng sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan anggaran sektor sosial dan kesehatan pada tahun mendatang.
Penguatan hubungan antarlembaga legislatif ini dipandang sebagai langkah strategis dalam menyelaraskan pembangunan di Pulau Kalimantan. Kedua belah pihak sepakat bahwa peningkatan kesejahteraan rakyat memerlukan pendekatan yang adaptif terhadap karakteristik unik daerah masing-masing.
Hasil dari pertemuan ini akan segera dibawa ke rapat internal komisi di Banjarmasin sebagai bahan pertimbangan legislasi. Sinergi ini diharapkan mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih efisien dan berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal.