Pencarian

Sekda Kalteng Linae Victoria Aden Minta OPD Kejar Penyerapan Anggaran Perubahan APBD 2026, Sisa Waktu Kurang 1,5 Bulan

Jumat, 20 November 2026 • 12:46:01 WIB
Sekda Kalteng Linae Victoria Aden Minta OPD Kejar Penyerapan Anggaran Perubahan APBD 2026, Sisa Waktu Kurang 1,5 Bulan
Sekda Kalteng Linae Victoria Aden memimpin rapat koordinasi percepatan penyerapan anggaran perubahan APBD 2026 di Palangka Raya.

PALANGKA RAYA — Rapat koordinasi yang digelar Bapperida Provinsi Kalteng itu dihadiri perangkat daerah tingkat provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah. Forum tersebut membahas capaian pelaksanaan rencana pembangunan berdasarkan perubahan RKPD Provinsi Kalteng Triwulan III 2026, termasuk kinerja pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota.

Linae menegaskan bahwa penyerapan anggaran pada pelaksanaan perubahan APBD 2026 harus dimaksimalkan. Percepatan diminta tetap mengikuti kualitas pekerjaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Penyerapan anggaran pada pelaksanaan perubahan APBD Tahun 2026 harus dimaksimalkan, mengingat waktu yang tersisa kurang dari satu setengah bulan. Diperlukan langkah-langkah percepatan dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan," tegas Linae dalam arahannya.

Bukan Sekadar Angka Realisasi Belanja

Percepatan penyerapan anggaran tidak boleh berhenti pada besarnya realisasi belanja. Linae meminta setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan program dan kegiatan yang manfaatnya benar-benar dirasakan warga.

Belanja pembangunan juga diminta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. "Pastikan setiap belanja daerah menghasilkan output yang berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.

PSN Wajib Masuk Program Kerja Daerah

Selain mengevaluasi realisasi anggaran, Sekda Kalteng menekankan pentingnya integrasi Program Strategis Nasional ke dalam program kerja pemerintah daerah. Pelaksanaan program tersebut harus dilaporkan setiap semester agar perkembangan dan hasilnya terpantau terukur.

Hasil evaluasi pembangunan hingga Triwulan III diminta menjadi bahan perbaikan penyusunan perencanaan berikutnya. Setiap perangkat daerah perlu memakai data valid dan akurat supaya pelaksanaan pembangunan lebih tepat sasaran, transparan, dan selaras antarsektor.

Kartu Huma Betang Sejahtera Jadi Perhatian

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, keberlanjutan program prioritas daerah harus tetap dijaga. Belanja diarahkan pada kegiatan yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat dan mendukung agenda pembangunan nasional.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Kartu Huma Betang Sejahtera yang telah aktif berjalan sejak Februari 2026. Pemerintah daerah juga didorong melakukan efisiensi belanja operasional, terutama dengan mengurangi kegiatan yang tidak menjadi prioritas.

Penghematan itu tidak boleh mengurangi anggaran pelayanan publik maupun program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Peningkatan pendapatan daerah juga menjadi perhatian melalui optimalisasi kontribusi BUMD, kemudahan investasi, dan penguatan kerja sama dengan pemerintah pusat.

Lima Indikator Kesejahteraan yang Dipantau

Pemerintah daerah diminta menggali potensi Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi, pemanfaatan aset daerah, serta inovasi pelayanan dan pengelolaan pendapatan. Dalam evaluasi pembangunan, sejumlah indikator kesejahteraan menjadi acuan:

  • Pertumbuhan ekonomi
  • Prevalensi stunting
  • Angka kemiskinan
  • Tingkat pengangguran terbuka
  • Indeks Pembangunan Manusia

Capaian pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perkebunan, pertanian, dan perikanan juga perlu terus dipantau dan ditingkatkan.

Narasumber dari BI hingga BPS

Kepala Bapperida Provinsi Kalteng Syahfitri dalam laporannya menjelaskan bahwa rakor bertujuan mengoordinasikan capaian pelaksanaan rencana pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota se-Kalteng. Forum itu diharapkan menghasilkan data pencapaian target kinerja program berdasarkan perubahan RKPD Triwulan III 2026.

Rapat koordinasi menghadirkan narasumber dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalteng, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalteng, Badan Pusat Statistik, Bapperida, Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalteng.

Follow monitorkalteng.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: balanganews.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks