PALANGKA RAYA — Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah, Riska Agustin, menyatakan sejumlah rumah dinas di lingkungan pemprov saat ini tidak lagi berfungsi optimal. Aset-aset tersebut ditinggalkan begitu saja setelah penghuninya, para ASN, memasuki masa pensiun. Kondisi ini dinilai kontraproduktif karena justru menjadi beban pemeliharaan daerah tanpa memberikan manfaat ekonomi.
Skema Pemanfaatan: Disewakan atau Dipinjamkan?
Riska menjelaskan, dalam rapat Banggar, muncul usulan agar aset-aset yang mangkrak itu segera dialihfungsikan. Dua opsi utama yang mengemuka adalah skema sewa dan pinjam pakai. Kedua opsi ini dinilai paling realistis untuk segera diterapkan tanpa harus mengubah status kepemilikan aset.
“Pada saat pembahasan Banggar ada beberapa aset rumah dinas yang sudah tidak fungsional. Mungkin itu akan diarahkan untuk dipinjamkan atau disewakan sebagai salah satu opsi peningkatan sumber pendapatan daerah,” kata Riska, Selasa (14/7/26) malam.
Appraisal Jadi Syarat Mutlak Sebelum Disewakan
Namun, politisi itu menekankan bahwa skema pemanfaatan tidak bisa dilakukan secara asal. Pemerintah provinsi wajib melakukan appraisal atau penilaian aset terlebih dahulu. Proses ini penting untuk menentukan nilai wajar bangunan dan lahan, baik untuk acuan harga sewa maupun untuk kepentingan administrasi kekayaan negara.
“Nanti akan kita bahas ulang. Kemungkinan juga dilakukan appraisal terlebih dahulu, kemudian dibahas kembali dengan OPD terkait agar bisa segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Mengapa Aset Terbengkalai Jadi Beban Daerah?
Riska menyoroti bahwa setiap aset yang tidak produktif tetap memerlukan biaya perawatan dan pengamanan. Dalam jangka panjang, kondisi ini menggerus anggaran daerah tanpa ada nilai balik. Ia menilai ironi jika di tengah upaya pemprov mengejar target PAD, masih ada aset bernilai ekonomis yang justru dibiarkan lapuk.
“Sayang kalau kita punya aset yang terbengkalai dan tidak dipakai. Kenapa tidak kita manfaatkan untuk menjadi salah satu sumber peningkatan PAD,” pungkasnya.
Tindak Lanjut: Tunggu Pembahasan dengan OPD Pengelola
Wacana ini masih akan dibahas lebih lanjut bersama organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi pengelolaan aset. DPRD mendorong agar pembahasan tidak berlarut-larut mengingat potensi pendapatan yang bisa diraup. Belum diketahui secara pasti berapa jumlah rumah dinas yang masuk dalam kategori tidak terpakai, namun DPRD memastikan jumlahnya cukup signifikan dan tersebar di beberapa titik di Palangka Raya.
