PALANGKA RAYA — Kerja sama ini mencakup program magang mahasiswa, penelitian bersama, kuliah umum, hingga penyuluhan hukum kepada masyarakat. Kedua institusi sepakat bahwa kolaborasi ini tidak hanya berhenti pada dokumen, tetapi harus diwujudkan dalam program berkelanjutan.
Momentum Strategis Perkuat Kemitraan
Kepala Kanwil Kemenkum Kalteng, Hajrianor, menyebut penandatanganan PKS ini sebagai langkah strategis untuk mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi. "Ini menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia," kata Hajrianor.
Menurutnya, dunia akademik merupakan mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan inovasi dan memperkuat kapasitas aparatur. Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan kompetensi sumber daya manusia di Kalimantan Tengah.
Program Kolaboratif yang Akan Dijalankan
Dekan Fakultas Syariah UIN Palangka Raya, Syarifuddin, mengapresiasi terjalinnya kerja sama ini. Ia berharap implementasi PKS dapat diwujudkan melalui berbagai program yang memberikan manfaat nyata bagi kedua institusi dan masyarakat.
Beberapa bentuk kerja sama yang akan dikembangkan meliputi program magang mahasiswa, penelitian bersama, kuliah umum, penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia. "Program-program tersebut diharapkan mampu mempererat hubungan antara dunia akademik dan pemerintah dalam mendukung pembangunan hukum di Kalteng," kata Syarifuddin.
Mencetak SDM Unggul dan Berintegritas
Hajrianor menambahkan, sinergi ini menjadi momentum penting untuk mewujudkan pelayanan hukum yang semakin berkualitas. Penandatanganan PKS itu sendiri disaksikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Deny Harlianto, Kepala Tim Kerja Kepegawaian, serta para pejabat dan pegawai Kanwil Kemenkum Kalteng.
Hadir pula pimpinan, dosen, dan perwakilan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Palangka Raya. "Sinergi yang terjalin juga diharapkan mampu mencetak sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan hukum serta kebutuhan pelayanan publik," pungkas Hajrianor.
