PALANGKA RAYA — Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya, Hendrikus Satriya Budi, menyebut tambahan anggaran ini disepakati Wali Kota bersama DPRD. Menurutnya, kebutuhan penanganan karhutla masih cukup besar, mulai dari bahan bakar minyak, personel, konsumsi, hingga operasional pemadaman di lapangan.
"Untuk penanganan karhutla dan kebencanaan lainnya, Bapak Wali Kota bersama DPRD menambah dukungan anggaran melalui APBD Perubahan. Ada sekitar Rp2,8 miliar di BPBD dan BTT ditambah Rp2 miliar," kata Hendrikus di Palangka Raya.
Rp2,25 Miliar BTT Terpakai dalam Tiga Tahap
Sebelum tambahan lewat APBD Perubahan, Pemkot Palangka Raya sudah menggelontorkan BTT sekitar Rp2,25 miliar. Rinciannya, tahap pertama sekitar Rp500 juta, tahap kedua sekitar Rp800 juta, dan tahap ketiga sekitar Rp950 juta.
Hendrikus menjelaskan penggunaan BTT dilakukan bertahap mengikuti perkembangan kondisi karhutla di lapangan. Pemerintah daerah memastikan dukungan anggaran bisa disesuaikan bila kebutuhan penanganan meningkat.
"Berapa pun anggaran yang diperlukan untuk penanganan, Pemkot siap memberikan dukungan sesuai kemampuan dan ketentuan anggaran yang tersedia," ujarnya.
Mengapa Sebagian Anggaran Ditempatkan di Belanja BPBD
Sebagian dukungan anggaran sengaja ditempatkan pada belanja BPBD karena penggunaan BTT berkaitan dengan status tanggap darurat. Setelah status itu berakhir, anggaran tersebut tidak bisa lagi dipakai untuk kebutuhan tertentu.
Karena itu, anggaran melalui BPBD diperlukan agar dukungan tetap tersedia untuk penanganan dan pemulihan. Langkah ini memastikan operasional pemadaman tidak terhenti saat status darurat dicabut.
ASN dari 20 OPD Dikerahkan, Relawan Dirangkul Kembali
Selain memperkuat anggaran, Pemkot Palangka Raya mengerahkan ASN dari 20 organisasi perangkat daerah untuk membantu penanganan karhutla. Langkah itu dilakukan guna menambah kekuatan personel dalam pemadaman di lapangan.
BPBD Kota Palangka Raya juga berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Kalimantan Tengah soal keterlibatan relawan. Relawan yang belum tergabung dalam Satgas Karhutla Kota akan dirangkul kembali.
Relawan yang tidak dapat masuk dalam satgas kota dapat dikoordinasikan untuk memperkuat penanganan di tingkat provinsi. Sinergi personel, relawan, anggaran, dan peralatan diharapkan memaksimalkan seluruh potensi yang tersedia.
"Dengan seluruh kekuatan yang ada, baik personel pemerintah, relawan maupun dukungan anggaran, kami berupaya memaksimalkan pemadaman dan penanganan karhutla, sekaligus menyiapkan dukungan untuk pemulihan," kata Hendrikus.
