KALIMANTAN TENGAH — “Sebenarnya kurang suplai itu relatif. Yang jadi persoalan selalu itu kan yang subsidi, karena sifatnya jelas terbatas,” ujar Yetro, Selasa (08/09/26).
Kelangkaan Hanya Menimpa BBM Subsidi
Yetro menjelaskan, keluhan warga selalu merujuk pada dua jenis bahan bakar minyak, yakni Pertalite dan Biosolar. Sementara itu, pasokan BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Dex terpantau aman di pasaran.
Keterbatasan kuota inilah yang kemudian menjadi celah bisnis bagi sebagian pihak. Alih-alih membeli untuk kebutuhan sendiri, sejumlah orang justru mengantre untuk menjual kembali BBM bersubsidi tersebut.
“Masyarakat ikut mengantre bukan dalam kapasitas keperluan pribadi, tapi untuk melansir atau mengecer lagi sebagai usaha. Sepanjang itu masih ada, barang pasti (terasa) kurang,” tegasnya.
Antre Panjang vs Harga Pengecer Dinamis
Praktik pelangsiran ini disebut Yetro tidak bisa dilepaskan dari perilaku sebagian pengguna kendaraan yang menginginkan kepraktisan. Banyak warga memilih membeli BBM dari pengecer pinggir jalan ketimbang mengantre berjam-jam di SPBU.
Keputusan tersebut memang menghemat waktu, tetapi berbanding lurus dengan ongkos yang harus dibayar. Harga di tingkat pengecer disebut Yetro bersifat dinamis dan pasti berbeda dari harga resmi pemerintah.
“Masyarakat kadang berasumsi, daripada antre panjang, mending beli di luar. Padahal harga di luar itu dinamis dan pasti berbeda karena didapat dari pihak kedua atau ketiga,” jelas Yetro.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pertamina maupun pemerintah daerah terkait jadwal normalisasi pasokan BBM subsidi di wilayah Murung Raya. Warga diimbau untuk terus memantau informasi dari SPBU resmi dan tidak membeli BBM dari pengecer liar demi memutus rantai pelangsiran.
