PALANGKA RAYA — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah, Purdiono, mendesak penguatan pengawasan internal di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, fungsi kontrol harus melekat sejak proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan.
“Pengawasan harus berjalan beriringan dengan perencanaan. Tanpa kontrol yang kuat, tujuan pembangunan akan sulit tercapai secara maksimal,” kata Purdiono di Palangka Raya, Senin.
Politisi itu menilai pengawasan terukur menjadi instrumen penting menjaga konsistensi pelaksanaan program pembangunan daerah. Dengan sistem pengawasan yang baik, setiap tahapan kegiatan bisa dievaluasi secara tepat sehingga potensi penyimpangan ditekan sejak awal.
Mengapa Pengawasan Harus Dimulai Sejak Awal?
Purdiono menekankan peran pengawasan tidak boleh hanya difokuskan pada akhir program. Justru, titik kritis sering terjadi pada fase perencanaan dan awal pelaksanaan.
“Peran pengawasan tidak hanya pada akhir program, tetapi sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan,” ucapnya.
Ia menambahkan, tanpa pengawasan ketat di hulu, risiko kegagalan program dan potensi penyelewengan anggaran menjadi lebih besar. Hal ini terutama berlaku untuk proyek infrastruktur dan program sosial yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat di 14 kabupaten dan kota se-Kalteng.
Masyarakat Jadi Bagian dari Sistem Kontrol
Selain memperkuat inspektorat daerah, legislator ini mendorong keterlibatan aktif masyarakat sebagai elemen pengawas eksternal. Partisipasi publik dinilai mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
“Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat akan memperkuat implementasi prinsip good governance,” ujarnya.
Purdiono meyakini sinergi antara aparat pengawas internal dan partisipasi warga mampu mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Komitmen bersama dari semua pihak, kata dia, menjadi kunci agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan secara merata oleh masyarakat.
“Dengan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, tata kelola pemerintahan di Kalteng akan semakin baik dan pembangunan bisa berjalan berkelanjutan,” demikian Purdiono.
