Forum kepala daerah se-Kalimantan ini menjadi ajang evaluasi efektivitas kebijakan lokal. Gubernur Kalteng hadir memastikan target daerah selaras dengan standar nasional yang ditetapkan pemerintah pusat.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, memberikan penekanan khusus terkait kedudukan pemerintah daerah. Sinergi pusat dan daerah merupakan bagian sistem pengawasan terukur dalam kerangka negara kesatuan.
Semi-Desentralisasi: Pusat Kendalikan Kebijakan Daerah
Tito menjelaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut prinsip semi-desentralisasi, bukan otonomi penuh. Hal ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Pusat memiliki instrumen untuk memastikan kebijakan daerah selaras dengan program nasional, mulai review APBD hingga pengelolaan kepegawaian,” tegas Tito. Kemendagri menjalankan peran strategis sebagai pembina sekaligus pengawas kebijakan di Kalimantan.
Setiap kebijakan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota wajib berada dalam koridor program prioritas nasional. Hal ini bertujuan agar pembangunan di daerah tetap terarah dan terintegrasi secara nasional.
Bedah Rumah dan KUR Pacu Ekonomi Daerah
Sektor perumahan turut menjadi sorotan untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengumumkan peningkatan signifikan target program bedah rumah.
Pemerintah juga menyediakan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan dengan bunga rendah. Langkah ini mendukung pelaku konstruksi sekaligus memperluas akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Program ini menjadi motor penggerak ekonomi daerah, termasuk bagi UMKM sektor konstruksi,” ungkap Maruarar. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru di tingkat lokal.
Indikator Penilaian Pemda Berprestasi
Penghargaan daerah berprestasi bersandar pada sejumlah indikator kinerja yang terukur. Penilaian menitikberatkan pada kualitas dampak kebijakan terhadap isu krusial di tengah masyarakat.
Berikut adalah indikator utama yang menjadi tolok ukur penilaian:
- Pengendalian inflasi daerah secara konsisten dan stabil.
- Penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.
- Efektivitas penurunan stunting di tingkat desa dan kelurahan.
- Inovasi pembiayaan atau creative financing untuk pembangunan infrastruktur.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya turut hadir mendampingi jajaran kepala daerah se-Kalimantan. Kehadiran para pejabat tinggi ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor demi mencapai target pembangunan 2026.
