Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, mengerahkan dua set alat berat untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan di tengah keterbatasan anggaran daerah. Hingga kini, peralatan tersebut telah membantu menangani perbaikan jalan sepanjang 101 kilometer dari total rencana 245 kilometer yang tersebar di 28 ruas prioritas.
KUALA KURUN — Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Gunung Mas menyusun skala prioritas penanganan jalan berdasarkan tingkat kerusakan serta dampaknya terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas warga. Fokus utama diarahkan pada ruas jalan dan jembatan yang rusak parah dan membutuhkan penanganan mendesak secara bertahap.
Dua set alat berat tersebut telah beroperasi sejak 1 Maret 2026. Bupati Gumas Jaya S Monong, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati Efrensia LP Umbing pada rapat paripurna di Kuala Kurun, Rabu, menyebut pengerahan alat ini merupakan langkah efektif menjaga ruas jalan tetap fungsional bagi masyarakat.
Perbaikan infrastruktur diprioritaskan pada dua wilayah utama. Zona 2 meliputi Kecamatan Rungan Hulu, Rungan, Rungan Barat, Manuhing Raya, dan Manuhing. Sementara Zona 3 mencakup Kecamatan Tewah, Kahayan Hulu Utara, Miri Manasa, dan Damang Batu.
Selain jalan, perbaikan juga menyasar sejumlah jembatan yang mengalami kerusakan parah. Penanganan dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur daerah.
Untuk menutup kebutuhan biaya operasional, DPU Gumas melakukan efisiensi dengan memanfaatkan sisa hasil tender dan pergeseran anggaran. Pemerintah daerah juga mengajukan dukungan tambahan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Di ibu kota kabupaten, Kuala Kurun, pemeliharaan jalan dilakukan secara bertahap. Penataan kawasan perkotaan turut menjadi perhatian melalui pemeliharaan penerangan jalan umum, fasilitas umum, drainase, dan jalan lingkungan.
Pemkab Gumas berkomitmen mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia agar pemeliharaan infrastruktur berjalan efektif. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Rapat paripurna yang digelar juga mengagendakan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi pendukung dewan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD Perubahan 2026. Sejumlah fraksi seperti Perindo, Nasdem, Demokrat, dan Gerakan Nasional menyampaikan saran dan masukan terkait infrastruktur jalan dan jembatan di daerah setempat.
Masukan dari dewan menjadi bahan evaluasi bagi eksekutif dalam menentukan prioritas pembangunan hingga akhir tahun anggaran. Perbaikan infrastruktur yang tengah berjalan diharapkan mampu mengurangi keluhan warga atas kondisi jalan rusak di wilayah terpencil.