PALANGKA RAYA — Persoalan infrastruktur dasar seperti jalan rusak dan drainase yang tersumbat masih menghantui sejumlah kelurahan di ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah ini. Aspirasi tersebut mengemuka dalam rangkaian reses anggota DPRD Kota Palangka Raya yang mencakup Dapil I, II, dan III, dan kini resmi dibawa ke meja perencanaan pembangunan daerah.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, mengungkapkan bahwa hasil reses tersebut telah disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-1 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Selasa (18/8). Dari seluruh masukan yang masuk, peningkatan kualitas jalan dan normalisasi drainase menjadi permintaan yang paling banyak disuarakan warga.
"Secara umum dari masing-masing dapil tersebut, sebagian besar yang disampaikan adalah peningkatan jalan, drainase, kemudian juga ada perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan," kata Subandi dalam sambutannya.
Meski infrastruktur mendominasi, Subandi menegaskan bahwa kebutuhan mendasar lainnya tidak diabaikan. Usulan perbaikan gedung sekolah, peningkatan layanan puskesmas, hingga bantuan untuk posyandu turut dibawa dalam forum paripurna tersebut sebagai catatan resmi.
Seluruh berkas aspirasi warga ini selanjutnya akan diserahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Palangka Raya. Di tingkat eksekutif, Bapperida akan berkoordinasi dengan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait untuk mencocokkan usulan dengan rencana kerja pemerintah.
Subandi mengingatkan bahwa tidak semua usulan masyarakat bisa langsung direalisasikan secara bersamaan. Setiap aspirasi perlu dipilah berdasarkan tingkat urgensi, dampak manfaat bagi publik, serta kesesuaian dengan visi-misi Wali Kota Palangka Raya.
Keterbatasan kapasitas fiskal daerah menjadi pertimbangan utama. Pemerintah kota harus memastikan setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan secara efisien untuk program yang paling dibutuhkan masyarakat luas.
"Tentu dari semua yang disampaikan nanti Bapperida berkoordinasi dengan SOPD terkait untuk menentukan mana yang menjadi prioritas sesuai dengan visi dan misi Pak Wali Kota," ujarnya. "Intinya apa yang kita usulkan bisa dimasukkan dalam perencanaan pembangunan Kota Palangka Raya," tegas Subandi.
Melalui mekanisme ini, DPRD berharap hasil reses tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan benar-benar diterjemahkan menjadi program pembangunan fisik yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh warga di tingkat RT dan kelurahan.