PALANGKA RAYA — Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Palangka Raya, Saipullah, mengungkapkan bahwa Dinas Sosial menjadi instansi paling banyak menerima aduan. Tercatat 626 laporan masuk ke dinas tersebut selama enam bulan pertama tahun ini.
Disusul Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan 591 laporan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 279 aduan, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya yang menerima 137 laporan.
Saipullah mengatakan, pihaknya tengah menggelar evaluasi kinerja tindak lanjut pengaduan melalui SP4N Lapor. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemkot untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.
"SP4N Lapor menjadi sarana penting bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, pengaduan, maupun permintaan informasi terhadap pelayanan publik," ujar Saipullah di Palangka Raya, Rabu.
Ia menambahkan, setiap laporan harus dikelola secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Saipullah berharap Pemkot Palangka Raya bisa kembali mempertahankan predikat Sangat Baik dalam pengelolaan pengaduan pelayanan masyarakat yang diraih tahun sebelumnya. Capaian itu, menurut dia, harus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus profesional dan responsif terhadap kebutuhan warga.
"Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Palangka Raya akan melakukan peninjauan menyeluruh terhadap proses pengelolaan pengaduan, mulai dari penerimaan laporan, tindak lanjut, hingga penyelesaiannya," katanya.
Evaluasi juga bertujuan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi Tim Pengelola SP4N Lapor di lapangan sekaligus merumuskan langkah-langkah perbaikan strategis. Dengan begitu, kualitas pelayanan pengaduan bisa ditingkatkan secara berkelanjutan.
Sebagai informasi, SP4N-Lapor merupakan sistem nasional yang mengintegrasikan layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Di Palangka Raya, sistem ini menjadi kanal utama warga untuk menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik di ibu kota Kalimantan Tengah tersebut.