KALIMANTAN TENGAH — Kementerian ESDM memastikan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak masuk wilayah pertambangan, meski sebagian perairan di sekitarnya tercatat sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dalam Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026. Penetapan yang diteken Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 12 Februari 2026 itu hanya mengulang ketentuan lama yang telah berproses sejak 2013. Hingga kini tidak ada satu pun izin tambang yang terbit di kawasan tersebut.
Jakarta — Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten menjadi sorotan karena peta lampirannya menandai perairan sekitar TNUK dengan warna krem, penanda kawasan WUP. Sementara daratan TNUK sendiri dibiarkan putih, alias berada di luar wilayah pertambangan. Kementerian ESDM menegaskan peta itu tidak mengubah status kawasan konservasi.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan, usulan wilayah pertambangan di perairan laut Banten pertama kali masuk dari Pemerintah Provinsi Banten pada 2013. Usulan itu sempat dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014, sebelum Pemprov Banten mengajukannya kembali lewat surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015.
Beleid anyar itu menetapkan tiga klasifikasi wilayah pertambangan di Provinsi Banten: Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Masing-masing punya konsekuensi regulasi berbeda.
WUP menjadi dasar bagi Menteri ESDM dan gubernur untuk menetapkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) yang mencakup mineral logam, batu bara, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, serta batuan. Adapun WPR menjadi dasar penerbitan izin pertambangan rakyat, sedangkan WPN dapat diusahakan sebagian atau seluruhnya setelah statusnya berubah menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus.
Dalam peta lampiran, kawasan perairan sekitar TNUK ditandai warna krem sebagai WUP, sementara WPN digambarkan dengan arsiran merah. Berdasarkan data Balai Taman Nasional Ujung Kulon yang diterbitkan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan pada 2025, luas TNUK mencapai 105.694,46 hektare, terdiri dari 61.357 hektare daratan dan 44.337 hektare perairan.
Data dan informasi geologi menunjukkan sebagian wilayah perairan tersebut memiliki potensi mineral pembawa, sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP. Penetapan itu sendiri bukan hal baru: usulan Pemprov Banten sudah tertuang dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, lalu ditetapkan kembali lewat Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Kepmen 65.K Tahun 2026 disebut hanya mengulang penetapan tersebut dan memperbaiki sebagian ketentuannya sesuai usulan Pemprov Banten. "Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," ujar Dwi Anggia.
Anggia menekankan penetapan WUP berbeda jauh dari izin menambang. "Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," jelasnya.
Artinya, kawasan perairan TNUK belum bisa ditambang meski sudah masuk WUP. Masih ada rangkaian perizinan dan persyaratan lain yang harus dipenuhi sebelum aktivitas penambangan bisa dimulai. Wilayah baru bisa digarap setelah ditetapkan menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan.
Setiap penerbitan izin usaha pertambangan wajib memenuhi seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Prosesnya mencakup kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.
Bagi warga Pandeglang dan pegiat konservasi, status TNUK sebagai taman nasional tidak berubah oleh kepmen ini. Yang berubah hanya penegasan tata kelola perairan di sekitarnya dalam perencanaan sumber daya mineral nasional. Kepmen 65.K Tahun 2026 mempertegas posisi ESDM: perairan Ujung Kulon tercatat sebagai WUP, tetapi daratan TNUK tetap di luar wilayah pertambangan dan belum ada izin tambang yang dikeluarkan hingga kini.