BUNTOK — Dinas Kesehatan Barito Selatan mencatat penerima Cek Kesehatan Gratis (CKG) di wilayahnya baru 31 persen. Angka itu tertinggal dari target RPJMN yang dipatok 46 persen atau setara 130,3 juta jiwa secara nasional.
Kepala Dinas Kesehatan Barsel dr. Dadang Baskoro Nugroho menyebut capaian tersebut belum optimal. Menurut dia, keikutsertaan penduduk masih kurang meski layanan diberikan tanpa pungutan biaya.
"Hingga sejauh ini posisi kita belum optimal karena keikutsertaan penduduk masih kurang," kata Dadang di hadapan para pemangku kebijakan, seperti dikutip dari keterangannya.
Analisis sebaran per unit pelaksana teknis menunjukkan disparitas tajam antar-kecamatan. Puskesmas Buntok, yang menopang populasi terbesar, baru mencatatkan 18 persen.
Empat fasilitas kesehatan tingkat pertama berhasil melampaui ambang 46 persen. Rinciannya: Sababilah 54 persen, Tabak Kanilan 49 persen, dan Jenamas 46 persen.
Wilayah lain masih di bawah target. Desa Baru 37 persen, Kalahien 27 persen, Pendang 31 persen, Patas 27 persen, Bangkuang 30 persen, Babai 26 persen, dan Mangkatip 43 persen.
Seluruh unit layanan itu kini berstatus Badan Layanan Umum Daerah. Status tersebut diharapkan membuat pengelolaan operasional lebih fleksibel.
Penjaringan CKG menyasar seluruh kelompok umur. Cakupannya mulai bayi berumur dua hari, balita, anak sekolah, kelompok dewasa, hingga golongan lanjut usia.
Dadang menyebut program ini sebagai mandat langsung pusat. Tujuannya mendeteksi masalah kesehatan lebih awal agar beban penyakit berat bisa ditekan sejak dini.
"Pemeriksaan tanpa pungutan biaya merupakan mandat langsung pusat demi mendeteksi masalah lebih awal," ujarnya usai memimpin rapat koordinasi di Aula Sekretariat Daerah Buntok, Senin (16/11/26).
Dinas Kesehatan Barsel mengidentifikasi empat tantangan utama penapisan kesehatan. Pertama, rendahnya minat warga untuk memeriksakan diri.
Kedua, keterbatasan sarana posyandu. Ketiga, hambatan geografis perairan Barito yang menyulitkan jangkauan layanan. Keempat, sosialisasi yang belum masif.
Untuk menembus kendala itu, seluruh instansi sepakat memperkuat kolaborasi terpadu. Kesepakatan bersama ditandatangani jajaran pemerintah daerah, TP-PKK, Bapperida, Dinas Pendidikan, Kemenag, TNI, Polri, dan para camat.
Asosiasi profesi ikut menandatangani, meliputi IDI, IBI, PPNI, hingga PMI. Dadang berharap masing-masing jejaring mengoptimalkan media sosial untuk menggerakkan warga.
Warga diminta memanfaatkan layanan cuma-cuma tersebut di fasilitas kesehatan terdekat. Pemkab Barsel menargetkan penjaringan kelompok umur berjalan lebih merata di tiap kecamatan pada tahap berikutnya.