Walhi Kalteng Laporkan 8 Korporasi Sawit dan Hutan ke Polda, Minta Penegakan Hukum Karhutla Tak Tebang Pilih

Penulis: Irfan Hakim  •  Selasa, 10 November 2026 | 10:17:31 WIB
Direktur Eksekutif Walhi Kalteng Janang Firman Palanungkai menyampaikan keterangan pers terkait pelaporan delapan korporasi ke Polda Kalteng.

PALANGKA RAYA — Delapan korporasi besar swasta yang memegang konsesi perkebunan sawit dan izin usaha pemanfaatan hutan di Kalimantan Tengah dilaporkan ke Polda Kalteng oleh Walhi Kalteng. Laporan diterima kepolisian pada Senin (9/11/2026), dan menjadi ujian bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan komitmen penegakan hukum lingkungan di provinsi yang menjadi salah satu episentrum karhutla nasional.

Enam di antaranya perusahaan sawit: PT Globalindo Agung Lestari dan PT United Agro Indonesia (keduanya Genting Plantations Group), PT Arjuna Utama Sawit (First Borneo Group), PT Tapian Nadenggan (Sinar Mas Group/GAR), serta PT Maju Aneka Sawit dan PT Globalindo Alam Perkasa (Musimas Group). Dua lainnya pemegang perizinan usaha pemanfaatan hutan (PBPH), yakni PT Industrial Forest Plantation (Nusantara Fiber Group) dan PT Baratama Putra Perkasa.

Bukan Pilihan Acak: Berawal dari Analisis lalu Verifikasi Lapangan

Walhi Kalteng tidak memilih kedelapan perusahaan secara sembarangan. Nama-nama itu muncul dari analisis dan identifikasi korporasi yang areal konsesinya terindikasi mengalami kebakaran.

Sebelum melapor, tim Walhi turun ke lapangan memverifikasi tiga konsesi sebagai sampel. Ketiganya terbukti memang mengalami kebakaran di areal konsesinya.

Direktur Eksekutif Walhi Kalteng Janang Firman Palanungkai menyebut pelaporan ini sebagai upaya mendorong penegakan hukum karhutla agar tidak tebang pilih.

"Hal ini penting menjadi perhatian serius aparat penegak hukum di Kalteng, khususnya Polda Kalteng. Berdasarkan hasil kajian, Walhi Kalteng menemukan setidaknya 8 perusahaan besar swasta yang terindikasi mengalami kebakaran di area konsesinya," kata Janang, pada Senin (9/11/2026).

Empat Perusahaan Dilaporkan 2023, Kini Masih Beroperasi

Ini bukan laporan pertama Walhi Kalteng. Pada 2023, Walhi bersama Save Our Borneo dan LBH Palangkaraya melaporkan empat perusahaan yang areal konsesinya terindikasi terbakar ke Polda Kalteng.

Hingga kini proses laporan tersebut belum ada tindak lanjut yang jelas. Keempat perusahaan itu masih terus beroperasi. Janang meminta kebakaran tidak terus berulang dengan aktor besar yang relatif sama setiap tahun.

Ia juga menyoroti transparansi penanganan. Bareskrim Polri maupun Polda Kalteng telah mengumumkan menangani kasus karhutla oleh korporasi, tetapi informasi ke publik masih sebatas inisial.

"Bahkan setahu kami baru 2 yang ditetapkan tersangka. Lantas, sejauh mana proses penyidikan berjalan selama ini dan siapa saja korporasi yang ditangani?" ujar Janang.

Hukum Dinilai Tak Boleh Tunduk pada Kekuatan Modal

Manager Advokasi, Kampanye, dan Kajian Walhi Kalteng Agung Sesa menyebut pelaporan ini bagian dari konsistensi kerja advokasi penyelamatan lingkungan di Bumi Tambun Bungai. Laporan juga menjadi ujian bagi aparat penegak hukum.

Agung berpesan agar proses hukum tidak membuka ruang impunitas bagi aktor korporasi besar.

"Hukum tidak boleh tunduk pada kekuatan modal. Setiap pihak harus bertanggung jawab atas dugaan kejahatan lingkungan yang terjadi di Kalimantan Tengah," kata Agung.

Walhi Kalteng berharap setiap laporan yang diterima Polda Kalteng ditindaklanjuti secara objektif dan akuntabel. Janang menegaskan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum.

"Jangan sampai hukum kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan korporasi besar, tetapi justru tajam terhadap masyarakat kecil. Sebab, tidak boleh ada pihak yang kebal hukum dan keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu," ucapnya.

Reporter: Irfan Hakim
Sumber: betahita.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top