PALANGKA RAYA — Ratusan pelaku UMKM dan peternak di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, menanggung kerugian akibat pemadaman listrik bergilir yang dipicu gangguan teknis pada tiga pembangkit di Kalimantan Selatan. Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, mendesak PT PLN untuk tidak hanya memulihkan pasokan, tetapi juga memberikan ganti rugi nyata kepada warga.
Subandi mengungkapkan, banyaknya aduan masyarakat yang masuk ke DPRD menunjukkan dampak ekonomi yang tidak kecil. "Kami meminta PLN mengambil langkah bijak untuk memberikan kompensasi kepada mereka yang terdampak," tegasnya usai memimpin rapat dengar pendapat di Palangka Raya, Kamis.
Menurut politisi tersebut, kompensasi dapat diberikan dalam bentuk potongan tagihan listrik maupun pembelian token listrik. Langkah ini dinilai penting untuk meringankan beban pelaku usaha kecil dan peternak yang bergantung penuh pada pasokan listrik untuk proses produksi dan penyimpanan hasil ternak.
Dalam rapat yang sama, Subandi secara khusus meminta PLN mengecualikan fasilitas umum dari jadwal pemadaman bergilir. Rumah sakit, PDAM, rumah bersalin, dan fasilitas publik lainnya harus mendapat prioritas penuh pasokan listrik.
"Mengingat pentingnya ketersediaan listrik dalam pelayanan masyarakat di fasilitas umum tersebut," ujarnya. Menanggapi hal itu, Manajer PLN ULP Palangka Raya Barat, Moh. Syaeful Yusron, menyatakan pihaknya siap membantu menyediakan mesin generator set (genset) di titik-titik fasilitas umum yang terdampak.
Pemadaman bergilir yang terjadi saat ini dipicu oleh gangguan pada tiga pembangkit listrik di Kalimantan Selatan. Akibatnya, cadangan daya listrik di Palangka Raya menjadi sangat terbatas. PLN pun menetapkan status siaga yang akan berlangsung hingga akhir Agustus 2026.
Meski begitu, Yusron memastikan akan ada titik terang. "Pada 5 Agustus mendatang akan ada satu pembangkit besar yang telah selesai dilakukan perbaikan dan menyuplai listrik, dan dipastikan tidak ada pemadaman listrik," jelasnya. Ia menambahkan, status siaga akan tetap berlaku sampai seluruh pembangkit benar-benar berfungsi normal.
Selain kompensasi, DPRD juga menyoroti minimnya informasi yang diterima masyarakat sebelum pemadaman terjadi. Subandi meminta PLN untuk memberitahukan jadwal pemadaman jauh hari, termasuk penyebab dan perkiraan durasi pemadaman.
"Sehingga ada persiapan," imbuhnya. Permintaan ini menjadi catatan kritis bagi PLN untuk meningkatkan komunikasi publik agar warga, terutama pelaku UMKM dan peternak, bisa mengantisipasi kerugian lebih besar di masa mendatang.