KALIMANTAN TENGAH — Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7/2026), Prabowo membeberkan temuan mengejutkan soal struktur BUMN yang selama ini membengkak. Ia mengaku kaget saat mengetahui jumlah BUMN di Indonesia mencapai 1.077 entitas, jauh di atas perkiraannya yang hanya 300-350 perusahaan.
"Mereka laporan, dengan ditutupnya 250 BUMN, overhead biaya rutin yang bisa diselamatkan adalah Rp50 triliun," ujar Prabowo.
Menurut Presiden, angka itu bukan hanya berasal dari perusahaan induk. Anak perusahaan, cucu perusahaan, hingga cicit perusahaan yang terbentuk selama bertahun-tahun ikut menyedot anggaran besar.
Prabowo merinci pos-pos pengeluaran yang menjadi sumber pemborosan. "Gaji direksi, gaji komisaris, sewa gedung, bayar listrik, bayar transport, bayar rapat kerja. Rp50 triliun," katanya.
Biaya operasional itu, lanjutnya, melekat pada setiap entitas BUMN. Semakin banyak perusahaan, semakin besar beban yang harus ditanggung negara.
Pemerintah melalui Danantara Indonesia telah menjalankan program konsolidasi selama 18 bulan pertama. Hasilnya, 250 BUMN berhasil ditutup atau digabung. Prabowo mengapresiasi langkah tersebut dan menargetkan jumlah BUMN terus ditekan.
"Dari 1.077 BUMN akan maksimal 350. Berarti di akhir 2026 mungkin sekitar 700 BUMN yang akan kita tutup, kita merger, kita konsolidasikan," ujarnya.
Jika target tercapai, Presiden memperkirakan efisiensi anggaran bisa mendekati Rp70 triliun hingga Rp80 triliun per tahun. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi BUMN menuju struktur yang lebih ramping, sehat, dan produktif.
Prabowo menegaskan, penataan ini bukan sekadar penghematan, melainkan upaya menciptakan perusahaan negara yang mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional.