KUALA KURUN — Anggota Banggar DPRD Gumas, Yulius Agau, menegaskan bahwa perbaikan jalan bukan sekadar proyek fisik, melainkan urusan distribusi ekonomi dan akses warga terhadap layanan dasar. "Fokus utama hendaknya pada jalan produksi atau akses pasar sebagai urat nadi distribusi ekonomi desa, akses menuju fasilitas pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan," ujarnya, Selasa.
Menurut Yulius, ada tiga kategori jalan yang harus mendapat perhatian pertama. Pertama, jalan produksi yang menghubungkan desa dengan pasar. Kedua, akses menuju puskesmas dan sekolah. Ketiga, jalur fungsional yang rawan putus akibat kerusakan dan bisa mengisolasi satu wilayah dari wilayah lain.
"Penanganan terhadap jalur yang berpotensi memutus akses antar wilayah perlu segera didahulukan," kata politisi Partai Perindo itu.
Banggar juga mendorong DPU untuk berkolaborasi dengan Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang beroperasi di Gunung Mas. Kolaborasi itu berupa pemetaan ruas jalan di sekitar wilayah operasional perusahaan untuk diusulkan dalam skema Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Langkah ini diharapkan bisa mempercepat perbaikan tanpa harus menunggu penuh anggaran daerah.
Bupati Gumas Jaya S Monong menyambut baik masukan Banggar. Ia menilai rekomendasi tersebut sejalan dengan visi pembangunan daerah. "Saya minta perangkat daerah terkait, khususnya DPU, agar segera menindaklanjuti seluruh saran dan masukan yang disampaikan oleh Banggar DPRD Gumas, demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas," kata Jaya.
Permintaan Banggar ini selaras dengan program unggulan pemkab yang baru diluncurkan, yakni Tambun Bungai. Program yang dicanangkan Bupati bersama Wakil Bupati Efrensia LP Umbing di Desa Tumbang Pajangei, Kecamatan Tewah, Juli 2025 itu terbagi dalam lima bagian. Salah satunya, Tambun Bungai Maju, yang secara spesifik fokus membangun infrastruktur jalan kabupaten fungsional dan mantap, termasuk penyelesaian Jembatan Sepang Simin-Sepang Kota di Kecamatan Sepang.
Dengan pendekatan berbasis urgensi sosial-ekonomi ini, DPRD berharap setiap rupiah anggaran infrastruktur benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga, bukan sekadar menghabiskan aspal di ruas jalan sepi.