PALANGKA RAYA — Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Kalteng, Yuas Elko, mewakili Gubernur mengikuti rakor dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng. Rakor ini membahas kenaikan harga ikan segar, pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3, hingga evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Berdasarkan data BPS, inflasi tahunan Kalteng pada Juni 2026 mencapai 4,47 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 112,61. Sementara inflasi bulanan tercatat 0,23 persen dan inflasi tahun berjalan 2,39 persen.
Komoditas yang paling banyak menyumbang kenaikan di provinsi ini berasal dari kelompok makanan, minuman, dan transportasi. Beras, bensin, minyak goreng, ikan nila atau patin, serta cabai rawit menjadi pemicu utama.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa inflasi nasional terus naik selama tiga bulan terakhir. Inflasi tahunan (year-on-year) meningkat dari 2,42 persen pada April menjadi 3,08 persen pada Mei, dan mencapai 3,34 persen pada Juni 2026.
“Kita harus berusaha agar inflasi tidak menyentuh batas atas 3,5% agar tidak memberatkan masyarakat. Penyumbang utama inflasi adalah kelompok makanan, minuman, tembakau, sektor transportasi, dan peralatan pribadi, yaitu emas yang fluktuatif,” papar Mendagri.
Ia menambahkan, inflasi month-to-month pada Juni 2026 sebesar 0,44 persen, meningkat dibandingkan Mei 2026 yang sebesar 0,28 persen.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, melaporkan bahwa komoditas seperti bawang merah, bawang putih, beras, wortel, dan ikan segar mulai mengalami kenaikan harga. Minyak goreng juga menunjukkan tren peningkatan.
Menurutnya, kenaikan harga ikan segar dipengaruhi oleh meningkatnya harga solar serta kondisi cuaca yang kurang mendukung aktivitas penangkapan ikan. Secara nasional, komoditas ikan segar tercatat mengalami inflasi tahunan sebesar 8,87 persen di 36 provinsi.
Dalam rakor yang sama, Amalia menjelaskan perkembangan pemutakhiran DTSEN Versi 3 yang telah difinalisasi pada 10 Juli 2026. “DTSEN adalah data yang dinamis, sehingga pemutakhiran menjadi keharusan,” tegasnya.
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menekankan pentingnya sinergi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam memperbarui data sosial tersebut.
“Kita harus konsolidasi untuk pemutakhiran data yang dinamis ini. Dengan konsolidasi data ini, kita bisa membaca hal-hal yang ada di lapangan sebelum membuat kebijakan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah memiliki tiga mandat utama terkait pengelolaan data sosial: memastikan DTSEN selalu mutakhir, penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, serta mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang seluruhnya bergantung pada validitas data.
Menutup arahannya, Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah memanfaatkan DTSEN sebagai dasar penyusunan kebijakan di daerah masing-masing. Ia juga mengajak pemerintah daerah mendukung Program Bedah Rumah sebagai bagian dari target nasional perbaikan 400 ribu rumah di seluruh Indonesia.
Rakor tersebut turut diikuti Asisten Perekonomian dan Pembangunan Anang Dirjo, perwakilan Bank Indonesia, BPS Kalteng, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.