KALIMANTAN TENGAH — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keterkejutannya saat pertama menjabat. Ia mengira jumlah BUMN hanya sekitar 300 hingga 400 perusahaan. Kenyataannya, data Kementerian BUMN menunjukkan ada 1.077 perusahaan pelat merah.
“Itu pun jangan-jangan masih ada anak perusahaan, cucu perusahaan, sampai cicit perusahaan,” ujar Prabowo saat meresmikan Bendungan Meninting di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7/2026).
Struktur perusahaan yang terlalu panjang dinilai membuka celah inefisiensi. Biaya operasional membengkak, sementara banyak entitas tak kunjung mencetak laba. Mantan Menteri Pertahanan itu menegaskan, perusahaan yang selama bertahun-tahun tidak produktif harus dievaluasi hingga dihentikan operasinya.
Pemerintah menargetkan 800 BUMN yang tidak efisien akan ditutup pada 31 Desember 2026. Proses penutupan sudah berjalan. Hingga saat ini, 240 perusahaan sudah dihentikan operasinya. Jumlah itu akan bertambah menjadi 250 perusahaan pada akhir Juli 2026.
“Pada Desember 31, 2026 kita akan tutup jumlahnya 800 BUMN yang tidak efisien, yang tidak pernah untung, yang merugi terus,” kata Prabowo.
Kebijakan penataan ini sudah mulai terasa dampaknya terhadap anggaran negara. Presiden mengklaim, penghematan dari biaya operasional dan gaji direksi BUMN yang ditutup mendekati Rp70 triliun.
“Dari gaji direksi saja, termasuk overhead, kita sudah bisa menghemat mendekati Rp70 triliun,” tuturnya.
Tak hanya soal penutupan, pemerintah juga mendorong perbaikan kinerja BUMN yang masih beroperasi. Prabowo menyebut, beberapa perusahaan pelat merah yang selama bertahun-tahun merugi kini mulai membukukan keuntungan pada tahun ini.
Menurutnya, hal itu menjadi indikator awal bahwa reformasi tata kelola BUMN mulai membuahkan hasil. Meski demikian, ia tak merinci nama-nama perusahaan yang dimaksud.
Langkah penataan ini menjadi sinyal keras bagi seluruh direksi BUMN. Perusahaan yang dinilai tidak efisien dan terus membebani keuangan negara tidak akan mendapat toleransi. Pemerintah berkomitmen menutup entitas yang tak lagi memberi manfaat optimal bagi masyarakat dan negara.