KALIMANTAN TENGAH — Bahlil tak main-main. Ia mengaku sudah menyampaikan ultimatum langsung ke para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih ngotot menggunakan solar impor. Alasannya klasik: harga lebih murah.
"Saya sudah bilang kalau kalian tidak pakai B50, RKAB saya tinjau," kata Bahlil dalam sambutannya di Karawang, Kamis (9/7/2026).
Bahlil menyebut beberapa nama besar yang sudah diajak bicara. Mulai dari Boy Thohir, Grup Astra, hingga Arsjad Rasjid. Mereka diminta berkomitmen menggunakan B50—campuran 50 persen Fame (minyak sawit) dalam solar—untuk operasional alat berat dan kendaraan tambang.
"Awalnya pengusaha ini tidak mau pakai (B50), katanya harga mahal. Sekarang kita sudah bicara," ujar Bahlil.
Menteri ESDM itu menilai penggunaan B50 bukan sekadar soal energi. Lebih dari itu, kebijakan ini bakal mengerek serapan tenaga kerja di sektor perkebunan sawit, menghemat devisa negara dari impor solar, dan menekan emisi gas buang.
Artinya, setiap liter solar impor yang diganti B50 secara langsung mengalirkan uang ke petani sawit dalam negeri. Bukan ke kilang luar negeri.
Langkah Bahlil ini menjadi sinyal keras pemerintah untuk mempercepat transisi energi di sektor tambang. Selama ini, sektor pertambangan menjadi salah satu konsumen solar terbesar di Indonesia. Namun, sebagian besar masih mengandalkan impor.
Dengan ancaman peninjauan RKAB, pemerintah punya alat tekan yang ampuh. RKAB adalah dokumen wajib yang menjadi syarat operasional tambang setiap tahun. Jika dipangkas, produksi perusahaan bisa terganggu.
Para pengusaha yang hadir disebut sudah menyatakan komitmen. Tapi Bahlil tetap memasang 'pengaman': ancaman itu akan dieksekusi jika komitmen tak berjalan.