KALIMANTAN TENGAH — BP BUMN secara proaktif meminta pendampingan dari KPK sebelum proyek hilirisasi dimulai. Dony Oskaria menegaskan, pendekatan ini bertujuan memitigasi risiko penyimpangan sejak awal, bukan setelah masalah terjadi.
“Banyak proyek hilirisasi yang sedang kita kerjakan. Tentu saja kita ingin pengerjaannya dilakukan secara baik dan transparan, karena ini adalah harapan masyarakat. Karena itu, kita meminta pendampingan dari awal agar seluruh proses dapat dimitigasi dan tidak menjadi risiko ke depan,” ujar Dony dalam pernyataan resminya.
Selain pengawasan eksternal, BP BUMN juga akan membentengi internal perusahaan. Seluruh grup dan tim yang terlibat dalam proyek hilirisasi diwajibkan mengikuti pelatihan pencegahan korupsi.
“Bagaimanapun, kita tidak ingin investasi yang besar nantinya tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Karena itu, setiap grup dan setiap tim yang terlibat dalam proyek hilirisasi akan mendapatkan pelatihan dan pendampingan pencegahan,” kata Dony.
Pelatihan ini menjadi bagian dari strategi mitigasi risiko menyeluruh, mengingat besarnya nilai investasi yang dikucurkan dalam proyek-proyek tersebut. Dengan pengawasan yang kuat, investasi strategis ini diharapkan memberikan manfaat optimal bagi negara.
Dony Oskaria juga menyoroti kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan BUMN. Ia mengaku akan mengawasi langsung kepatuhan para pejabat BUMN dalam melaporkan harta kekayaan.
“Saya akan mengontrol sendiri ketaatan terhadap penyampaian LHKPN, dan kita lakukan itu tepat waktu karena tidak ada toleransi. Semua yang memiliki kewajiban harus melaporkan,” tegasnya.
Dony berharap, setelah transformasi, seluruh BUMN memiliki koridor yang jelas sehingga potensi korupsi bisa diminimalkan di masa depan. Kolaborasi dengan KPK ini diharapkan tidak hanya mendongkrak kinerja bisnis, tetapi juga membangun budaya integritas yang kokoh di tubuh BUMN.