KUALA KURUN — Seluruh perangkat daerah di Kabupaten Gunung Mas diminta memperhatikan skala prioritas saat menyusun RKA untuk APBD 2027. Program dan kegiatan yang dirancang harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan serta visi dan misi Bupati Gumas, Tambun Bungai.
Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua I DPRD Gumas Nomi Aprilia. Menurutnya, penyusunan RKA harus mengutamakan kebutuhan prioritas dan menghindari program yang hanya berorientasi pada kepentingan sektoral maupun proyek tertentu.
"Kami minta kepada seluruh perangkat daerah agar menyusun RKA dengan memperhatikan skala prioritas. Jangan sampai terjebak dalam program atau kegiatan yang bersifat ego sektoral dan ego proyek," ujarnya, Minggu (8/11).
Disiplin Anggaran Jadi Syarat, Bukan Pilihan
Nomi menekankan prinsip disiplin, efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam penggunaan anggaran. Prinsip itu dinilai penting untuk menjaga produktivitas kerja sekaligus mengoptimalkan sistem penerimaan dan belanja daerah.
Langkah tersebut perlu ditempuh dengan mempertimbangkan perkiraan, asumsi, dan kondisi ekonomi nasional maupun regional yang tidak menentu. Ada pula kemungkinan perubahan nomenklatur dan kebijakan program pada masa mendatang.
PAD Harus Digenjot lewat Perda yang Sudah Ada
Perangkat daerah teknis diminta mengoptimalkan target pendapatan asli daerah melalui pelaksanaan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Langkah strategis lain tetap dijalankan tanpa mengesampingkan upaya penguatan PAD.
"Ini dilakukan sebagai dampak dari transfer pusat berupa dana alokasi umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya. Harus mengedepankan program yang memberi manfaat bagi masyarakat dan kemajuan daerah," jelas politikus PDIP tersebut.
Proyek Fisik Diminta Lelang Lebih Awal
Untuk pelaksanaan APBD 2027, Nomi meminta kegiatan fisik seperti pembangunan jalan, jembatan, dan gedung kantor, termasuk fasilitas pendidikan dan kesehatan, dimulai lebih awal. Proses lelang sampai penyelesaian pekerjaan harus dijadwalkan secara terencana.
"Mulai dari proses lelang sampai dengan penyelesaian pekerjaan harus dijadwalkan secara terencana. Dengan demikian, masa pemeliharaan tidak melampaui tahun anggaran berjalan dan pelaksanaan pekerjaan tidak terganggu cuaca atau musim penghujan pada akhir tahun," tandasnya.
Penjadwalan awal itu dinilai krusial agar pekerjaan tidak tersendat saat musim hujan datang pada akhir tahun. Perangkat daerah kini memegang tenggat menyusun RKA sebelum pembahasan APBD 2027 bergulir.