MALANG — Kepastian tidak akan ada PHK ini disampaikan Pemkab Malang di tengah kekhawatiran publik akan efisiensi anggaran daerah. Tambahan Rp125 miliar untuk gaji PPPK tersebut menjadi salah satu pos belanja pegawai yang terus membengkak dalam beberapa tahun terakhir.
Mengapa Pemkab Malang Berani Tambah Anggaran di Tengah Tekanan Pusat?
Penambahan anggaran gaji PPPK ini dinilai sebagai konsekuensi logis dari rekrutmen tenaga honorer yang diangkat menjadi PPPK dalam beberapa tahun terakhir. Pemkab Malang menyebut, peningkatan belanja pegawai tidak bisa dihindari karena negara memiliki kewajiban terhadap hak para guru dan tenaga kesehatan yang telah diangkat.
Di sisi lain, pemerintah pusat melalui Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) mewajibkan setiap daerah untuk menekan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD. Batas waktu pemenuhan aturan tersebut adalah tahun 2027.
Berapa Besar Belanja Pegawai Pemkab Malang Saat Ini?
Meski bahan tidak merinci angka pasti proporsi belanja pegawai terhadap APBD saat ini, tambahan Rp125 miliar untuk gaji PPPK mengindikasikan bahwa pos belanja pegawai Pemkab Malang masih cukup besar. Kebijakan penambahan ini diambil tanpa diikuti rencana pengurangan tenaga kerja kontrak atau pegawai tetap.
- Tambahan anggaran dikhususkan untuk pembayaran gaji PPPK.
- Tidak ada rencana PHK terhadap pegawai manapun.
- Pemkab Malang tengah mencari cara lain untuk menekan belanja pegawai tanpa mengurangi jumlah tenaga kerja.
Apa Strategi Pemkab Malang agar Tak Kena Sanksi Pusat?
Pemkab Malang menyadari bahwa batas waktu 2027 masih menyisakan waktu untuk melakukan penyesuaian. Salah satu strategi yang mulai dikaji adalah menekan belanja operasional dan belanja barang yang tidak prioritas, bukan dengan memangkas jumlah pegawai. Langkah ini diambil agar pelayanan publik, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, tidak terganggu.
Keputusan untuk tetap menambah anggaran gaji PPPK di tengah tekanan fiskal ini menjadi sinyal bahwa Pemkab Malang memprioritaskan kesejahteraan tenaga honorer yang telah diangkat menjadi PPPK. Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana daerah mampu menyeimbangkan kewajiban membayar gaji dengan batasan belanja pegawai yang ketat.
Apa Dampak Keputusan Ini bagi PPPK di Malang?
Bagi ribuan PPPK yang telah diangkat, kepastian anggaran ini menjadi angin segar. Pembayaran gaji tepat waktu diharapkan tidak lagi terkendala masalah likuiditas daerah. Namun, para PPPK juga diingatkan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan ke depan Pemkab harus mencari formulasi anggaran yang lebih berkelanjutan.
