PALANGKA RAYA — Joseph F.J.W. menilai pengelola pusat perbelanjaan perlu membuka informasi soal keberadaan pihak penagih utang di kawasan tersebut. Desakan muncul setelah kasus dugaan pelacakan kendaraan pengunjung menjadi perhatian publik.
Menurut Joseph, area parkir merupakan fasilitas yang dipakai masyarakat untuk meninggalkan kendaraan selama berbelanja, bekerja, maupun menikmati fasilitas di dalam mall. Pengelola memiliki tanggung jawab memastikan keamanan dan kenyamanan pengunjung sesuai kewenangan serta ketentuan pengelolaan kawasan.
Joseph menyampaikan sedikitnya empat hal yang perlu dijelaskan manajemen Duta Mall Palangka Raya kepada masyarakat.
Joseph menegaskan pihaknya tidak bermaksud menghalangi proses penagihan utang yang dilakukan secara sah. Namun setiap aktivitas penagihan harus mengikuti ketentuan hukum, menghormati hak masyarakat, dan tidak memakai cara yang melanggar privasi.
"Saya ingin mempertanyakan kepada manajemen Duta Mall Palangka Raya, apakah aktivitas para Debt Collector di kawasan tersebut diketahui dan mendapatkan izin dari pihak pengelola? Bahkan, apakah ada kerja sama antara Duta Mall dengan perusahaan leasing atau pihak ketiga yang bergerak di bidang penagihan?" ujar Joseph.
Ia meminta manajemen menjelaskan apakah terdapat izin khusus, kesepakatan, atau bentuk kerja sama dengan perusahaan pembiayaan maupun perusahaan jasa penagihan. Penjelasan itu penting untuk menghindari kesalahpahaman dan spekulasi mengenai kemungkinan keterlibatan pengelola dalam aktivitas penagihan.
"Kalau memang tidak ada kerja sama dengan pihak DC, sampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Namun, jika memang ada bentuk kerja sama atau pemberian akses tertentu, publik juga berhak mengetahui bagaimana mekanisme dan batas kewenangannya," tegasnya.
Selain meminta klarifikasi pengelola mall, Joseph meminta aparat kepolisian memberikan perhatian terhadap dugaan pemasangan GPS pada kendaraan pengunjung. Dugaan kendaraan yang dipantau lalu diikuti hingga ke rumah pemiliknya perlu ditelusuri secara objektif.
Persoalan itu berkaitan dengan keamanan pribadi, privasi, serta tata cara penagihan utang. Joseph berharap aparat dapat mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, menelusuri asal perangkat pelacak apabila dugaan tersebut terbukti, serta memeriksa legalitas aktivitas penagihan yang dilakukan.
"Duta Mall Palangka Raya harus menjelaskan persoalan ini. Jangan sampai muncul kesan bahwa pihak luar bisa bebas menjalankan aktivitas pemantauan kendaraan di area pusat perbelanjaan tanpa pengawasan yang jelas. Keamanan pengunjung harus menjadi prioritas," pungkasnya.
Joseph mengingatkan bahwa masyarakat berhak mendapatkan perlindungan ketika menggunakan fasilitas publik, termasuk area parkir pusat perbelanjaan. Ia menyoroti pentingnya kepastian hukum bagi pengunjung yang datang untuk berbelanja atau menikmati fasilitas di dalam mall.
"Jangan sampai masyarakat datang ke Duta Mall untuk berbelanja atau menikmati fasilitas publik, tetapi justru merasa khawatir kendaraannya menjadi sasaran pemantauan atau pelacakan oleh pihak-pihak tertentu," katanya.
Hingga berita ini disusun, pertanyaan dan desakan klarifikasi yang disampaikan Joseph masih ditujukan kepada manajemen Duta Mall Palangka Raya. Penjelasan pihak pengelola diperlukan agar publik memperoleh informasi yang utuh mengenai aktivitas pihak luar di kawasan pusat perbelanjaan tersebut.