PALANGKA RAYA — Peraturan Bupati tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi rancangan yang paling disorot dalam pembahasan. Aturan itu menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang mengurus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan untuk rumah pertama mereka.
Tujuannya memperluas akses kepemilikan rumah pertama sekaligus meringankan beban perpajakan kelompok yang membutuhkan.
Selain keringanan pajak, harmonisasi mencakup empat rancangan berikut:
Pengaturan BUMDes diarahkan memperkuat tata kelola ekonomi desa. Rencana aksi pengurangan dan penghapusan merkuri menjadi landasan perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Pendelegasian kewenangan perizinan diharapkan membuat pelayanan publik lebih efektif. Adapun aturan lembaga pemberdayaan masyarakat bertujuan memperkuat partisipasi warga dalam pembangunan di tingkat kelurahan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menyebut harmonisasi sebagai tahapan penting agar setiap rancangan sesuai ketentuan perundang-undangan dan dapat diterapkan secara efektif. Pembentukan regulasi daerah, katanya, harus memperhatikan kewenangan, kejelasan rumusan, keselarasan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta kesiapan pelaksanaan.
“Melalui proses pengharmonisasian ini, kami berharap setiap rancangan produk hukum daerah dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas, implementatif, dan memberikan kepastian hukum," kata Hajrianor, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, di Palangka Raya.
Hajrianor menambahkan, sinergi Kanwil Kemenkum dengan pemerintah daerah menjadi kunci menghadirkan produk hukum yang menjawab kebutuhan pembangunan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pulang Pisau, Supriyadi, mengapresiasi fasilitasi harmonisasi dari Kanwil Kemenkum Kalteng. Menurut dia, kelima rancangan punya urgensi bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
Supriyadi berharap pembahasan bersama dapat menyempurnakan substansi setiap rancangan. Ia menekankan kebijakan pengurangan pajak bagi warga berpenghasilan rendah agar tepat sasaran dan memudahkan mereka memperoleh rumah pertama.