Komdigi Siapkan Notifikasi Publik untuk Konten yang Diblokir

Penulis: Joko Purnomo  •  Jumat, 13 November 2026 | 15:51:31 WIB
Kementerian Komunikasi dan Digital menyiapkan mekanisme notifikasi publik bagi konten yang diputus aksesnya.

KALIMANTAN TENGAH — Kementerian Komunikasi dan Digital menyiapkan mekanisme notifikasi publik agar masyarakat bisa mengetahui konten yang diputus aksesnya. Langkah ini menyusul amanat Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pemberitahuan lebih dulu sebelum pemblokiran. Komdigi juga membuka jalur laporan bagi pengguna yang merasa kontennya salah dibatasi.

Pemerintah menegaskan bahwa pemutusan akses konten di ruang digital tidak akan lagi berjalan tanpa pemberitahuan. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menyebut timnya sedang merampungkan mekanisme notifikasi publik tersebut.

Pengumuman itu disampaikan Mediodecci dalam acara Ngopi Komdigi di Jakarta, Jumat (13/11/2026). Forum tersebut digelar untuk menanggapi dugaan pembatasan konten kritik di media sosial yang dilaporkan sejumlah lembaga masyarakat sipil.

Dasar Hukum: Amanat MK soal Pemutusan Akses

Komdigi merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang memaknai norma pemutusan akses. Menurut lembaga itu, pemutusan akses harus didahului pemberitahuan atau notifikasi publik.

"Kami juga sudah mendapat amanat dari MK, khususnya terkait dengan pemaknaan atas norma untuk pemutusan akses harus dimaknai adanya pemberitahuan atau notifikasi publik terlebih dahulu," ujar Mediodecci.

Tim Komdigi, kata Mediodecci, bahkan sudah menyelesaikan rancangan mekanismenya pada Jumat pagi. Tujuannya agar pemerintah punya jalur resmi memberi tahu publik soal konten yang diputus aksesnya.

Membedakan Permintaan Komdigi dan Moderasi Platform

Keterbukaan informasi dinilai penting agar pengguna tidak salah menafsirkan pembatasan konten. Mediodecci menyebut masyarakat perlu tahu apakah suatu konten dibatasi atas permintaan Komdigi atau murni tindakan moderasi platform digital.

Setiap platform memiliki cara pemberitahuan berbeda. Di platform X, pengguna menerima notifikasi bahwa kontennya diminta dihapus atas permintaan Komdigi. Sementara di platform Meta, muncul keterangan bahwa konten dibatasi dengan mencantumkan Komdigi sebagai pihak peminta.

Perbedaan format notifikasi antarplatform inilah yang mendorong Komdigi menyiapkan mekanisme sendiri. Dengan begitu, informasi soal pembatasan konten bisa tersampaikan dengan standar yang lebih seragam.

Jalur Laporan jika Konten Keliru Dibatasi

Masyarakat dipersilakan melaporkan konten yang menurut mereka keliru dibatasi. Komdigi akan memeriksa ulang laporan tersebut sebelum mengambil keputusan lanjutan.

Contohnya kasus media Magdalene yang sempat mengalami pembatasan konten setelah ada aduan masyarakat. Setelah diketahui konten itu merupakan produk pers, Komdigi memulihkan aksesnya.

"Kita proses normalisasi. Kenapa demikian? Karena konten pers ada di bawah kewenangan UU Pers, bukan UU ITE," kata Mediodecci.

Ia menegaskan sengketa konten pers akan diserahkan ke Dewan Pers untuk diselesaikan sesuai mekanisme Undang-undang Pers. Pemulihan akses menjadi langkah pertama sebelum sengketa berlanjut ke forum yang berwenang.

Evaluasi Moderasi untuk Tekan False Positive

Komdigi mengaku terus mengevaluasi proses moderasi konten untuk mengantisipasi kesalahan pembatasan atau false positive. Salah satu caranya meningkatkan kompetensi verifikator dalam memeriksa konten.

Fokus pemeriksaan verifikator diarahkan pada konten yang berkaitan dengan disinformasi dan ujaran kebencian. Dua kategori itu memang menjadi prioritas pengawasan ruang digital oleh pemerintah.

Bagi pelaku bisnis digital dan investor startup, mekanisme notifikasi publik ini berpotensi mengubah cara platform berinteraksi dengan regulator. Transparansi pemutusan akses menjadi variabel baru yang perlu diperhitungkan dalam tata kelola konten di Indonesia.

Komdigi belum memerinci jadwal peluncuran resmi mekanisme tersebut. Yang jelas, tim internal sedang menyelesaikan detail teknis dan alur pelaporannya sebelum diberlakukan ke publik.

Reporter: Joko Purnomo
Sumber: inet.detik.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top