PALANGKA RAYA — Setiap keluarga penerima manfaat menerima paket pangan berisi beras 5 kilogram, gula pasir 1 kilogram, dan minyak goreng 1 liter. Selain paket pangan, warga juga memperoleh BLT Huma Betang Sejahtera sebesar Rp250 ribu per KPM.
Agustiar menekankan pendataan tidak boleh berhenti di tahap awal. Menurutnya, kondisi penerima harus terus diperbarui karena kebutuhan di lapangan bisa berubah.
"Jadi, ini ada dua bantuan. Data penerimanya harus benar-benar diperhatikan, supaya masyarakat yang membutuhkan bisa mendapatkan bantuan sesuai dengan ketentuan," ujarnya sebagaimana diberitakan Mmckalteng, Senin, (28/09/2026).
Penyaluran bantuan menjadi bagian dari respons Pemprov Kalteng terhadap warga yang menghadapi dampak kabut asap akibat karhutla. Kondisi itu tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan, tetapi juga mengganggu aktivitas harian dan kemampuan sebagian warga dalam bekerja.
Pemprov menyalurkan bantuan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Pola itu menjadi alasan utama pentingnya pembaruan data penerima.
Dukungan pemerintah tidak hanya berbentuk bantuan pangan dan tunai. Melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS), masyarakat dapat memperoleh dukungan di bidang pendidikan, kesehatan, pelatihan, kesempatan kerja, serta program lain yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan.
Sekretaris Daerah Kalteng Linae Victoria Aden menyebut kunjungan langsung Gubernur ke sejumlah wilayah menjadi kesempatan untuk melihat kondisi masyarakat secara langsung, termasuk warga di Kereng Bangkirai.
"Ini menjadi kesempatan bagi Bapak Gubernur untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi masyarakat, termasuk Bapak Ibu yang ada di Kereng Bangkirai," ujarnya.
Linae menyatakan masyarakat di sejumlah wilayah menghadapi dampak kabut asap akibat kebakaran lahan. Bantuan pangan dan BLT Huma Betang Sejahtera diharapkan meringankan beban warga selama menghadapi kondisi tersebut.
Pemprov Kalteng terus melakukan penyaluran secara bertahap dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat di lapangan. Pembaruan dan validasi data diharapkan membuat program bantuan menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan, terutama mereka yang terdampak karhutla dan kabut asap.