PALANGKA RAYA — Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah tidak berhenti pada upaya pemadaman api. Pemerintah Provinsi Kalteng memperkuat kesiapan rumah oksigen, layanan kesehatan, obat-obatan, air bersih, serta perlindungan warga dari paparan asap. Personel, peralatan pemadaman, sumber air, jalur koordinasi, distribusi logistik, dan kebutuhan pokok juga dipastikan tetap tersedia.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng Anang Dirjo, menekankan kelompok rentan sebagai prioritas. "Keselamatan dan kesehatan masyarakat harus kita pastikan, terutama bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya," ucapnya, Rabu, 23 September 2026.
FGD di Aula Eka Hapakat Lantai 3 Kantor Gubernur Kalteng itu mempertemukan pemerintah daerah, TNI, Polri, DAD, dunia usaha, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat. Forum ini menyusun langkah penanganan yang bisa diterapkan langsung di lapangan.
Menurut Gubernur, perlindungan warga dari paparan asap menjadi bagian tak terpisahkan dari respons karhutla. Pemerintah juga memastikan layanan dasar tetap berjalan saat status tanggap darurat berlaku.
Ketua Tim Sosialisasi Mabesad, Brigjen TNI Zulkifli, mengatakan timnya tidak hanya melakukan sosialisasi. Tim turun langsung melihat kondisi masyarakat dan menyerap kebutuhan di lapangan. Sejumlah wilayah yang dikunjungi antara lain Pulang Pisau, Gunung Mas, dan Barito Selatan.
Hasil peninjauan itu menjadi bahan dalam FGD. "Kami juga melihat kondisi nyata di lapangan dan mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam hal penanggulangan karhutla," katanya.
Brigjen TNI Zulkifli menegaskan penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama seluruh unsur. Pemerintah pusat turut memperkuat dukungan melalui bantuan sarana pemadaman untuk meningkatkan kemampuan daerah merespons kebakaran.
Ketua Harian DAD Kalteng, Andrie Elia Embang, menyebut FGD ini merupakan tindak lanjut sosialisasi intensif bersama Mabes TNI AD sepanjang Agustus hingga September 2026. Ia menekankan seluruh informasi dan pembelajaran dari lapangan harus diterjemahkan menjadi aksi nyata.
Musim kemarau masih berlangsung. Karhutla berpotensi berdampak terhadap ekosistem, kesehatan, serta kehidupan sosial ekonomi masyarakat. "Jangan sampai titik api meluas dan membakar masa depan generasi kita," ujarnya.
Melalui FGD tersebut, Pemprov Kalteng mendorong langkah penanganan yang strategis, taktis, dan terintegrasi untuk menghadapi sisa musim kemarau. Upaya itu diarahkan agar api lebih cepat ditangani, masyarakat lebih terlindungi, layanan dasar tetap berjalan, serta dampak asap terhadap kehidupan warga dapat ditekan.