Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan aparat dan perusahaan untuk mengantisipasi puncak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bupati Barito Utara Shalahuddin menegaskan perusahaan pemegang izin memiliki peran krusial dalam pencegahan dini di area konsesi masing-masing.
MUARA TEWEH — Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Barito Utara memasuki fase kritis seiring puncak musim kemarau. Bupati Barito Utara Shalahuddin mendorong seluruh elemen, terutama perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), untuk memperkuat langkah pencegahan agar titik api tidak meluas menjadi bencana.
Langkah ini mengemuka dalam rapat koordinasi virtual bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Selasa (16/7). Shalahuddin menekankan bahwa penanganan karhutla tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.
Shalahuddin menyoroti peran vital perusahaan pemegang HGU maupun izin pemanfaatan hutan. Menurutnya, deteksi dini di wilayah konsesi menjadi kunci utama.
“Kita harus memperkuat koordinasi dan sinergi. Pencegahan harus dilakukan bersama-sama dan sedini mungkin, sehingga apabila terdapat titik api dapat segera ditangani dan tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas,” kata Shalahuddin di Muara Teweh.
Dalam menghadapi kondisi puncak kemarau, kesiapsiagaan seluruh unsur menjadi prioritas. Bupati meminta perangkat daerah, TNI, Polri, dan perusahaan untuk meningkatkan komunikasi serta respons cepat.
“Penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, tidak hanya pemerintah dan aparat, tetapi juga perusahaan yang beraktivitas di wilayah ini,” ujarnya.
Shalahuddin berharap rapat koordinasi ini melahirkan komitmen bersama dalam mencegah dan menangani karhutla. Tujuannya jelas, meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan aktivitas warga di Barito Utara.