Sebanyak 182 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, sepanjang periode Januari hingga 31 Agustus 2026. Dari seluruh kejadian itu, total lahan yang terbakar mencapai 124,19 hektare dengan 405 titik hotspot terpantau. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah kabupaten setempat kini memfokuskan operasi pemadaman di tiga kecamatan berisiko tinggi dan menetapkan status siaga darurat selama 60 hari.
MUARA TEWEH — Tekanan karhutla di Barito Utara dilaporkan meningkat tajam pada Agustus 2026. Sepanjang bulan tersebut tercatat 192 titik hotspot dan 102 kejadian kebakaran dengan luasan lahan terbakar mencapai 50,16 hektare, menjadikannya periode terburuk sepanjang tahun ini.
Bupati Barito Utara Shalahuddin mengungkapkan, operasi penanganan kini dikonsentrasikan di Kecamatan Teweh Selatan, Teweh Baru, dan Teweh Tengah. Ketiga wilayah ini dinilai memiliki tingkat risiko tinggi terhadap penyebaran api.
Berbeda dengan tiga kecamatan tersebut, Kecamatan Montallat justru diprioritaskan untuk langkah pencegahan dan deteksi dini. Alasannya, wilayah ini mencatat jumlah hotspot tertinggi di kabupaten.
“Sementara Kecamatan Montallat menjadi prioritas pencegahan dan deteksi dini karena memiliki jumlah hotspot tertinggi,” kata Shalahuddin di Palangka Raya, Kamis (28/8).
Barito Utara resmi menetapkan status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan yang berlaku 60 hari, terhitung sejak 1 Agustus hingga 29 September 2026. Penetapan ini menyusul peningkatan signifikan jumlah kejadian dan luas area yang terbakar.
Untuk memperkuat dasar hukum pencegahan, Pemkab telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 100.3.4/1144/BPBD/VIII/2026 tentang Instruksi Larangan Pembakaran Hutan dan Lahan di seluruh wilayah kabupaten.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Barito Utara menyiapkan 150 personel yang terdiri atas 80 orang dari Pusdalops dan Tim Reaksi Cepat (TRC), plus 70 personel cadangan. Kekuatan ini diperkuat 45 regu Masyarakat Peduli Api (MPA), tiga desa tangguh bencana, serta dukungan lintas sektor dari TNI/Polri, Manggala Agni, Damkar, KPHP, dan dunia usaha.
Dari sisi peralatan, BPBD mengerahkan 23 unit mobil tangki air, tujuh unit mobil rescue double cabin, satu unit mobil pick up, motor trail, serta berbagai perlengkapan pemadaman pendukung.
Langkah respons yang berjalan meliputi pemberian imbauan, pemadaman dini, patroli, operasi TRC, serta Pusdalops yang beroperasi 24 jam selama tujuh hari penuh.
Shalahuddin menegaskan daerahnya siap melakukan penanganan, namun mengakui masih ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat pos lapangan dan sarana prasarana di wilayah prioritas. Hal ini dinilai penting untuk mempercepat waktu respons, memperkuat deteksi dini, dan memperluas jangkauan mobilisasi personel serta peralatan.
“Daerah siap melakukan penanganan karhutla. Namun penguatan pos lapangan dan koordinasi lintas sektor diperlukan untuk meningkatkan kecepatan, jangkauan dan efektivitas respons,” tegasnya.