PALANGKA RAYA — Deretan kebutuhan warga Ibu Kota Kalimantan Tengah ini membentang dari pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Namun, ruang fiskal yang dimiliki pemerintah kota dinilai tidak sebanding dengan volume aspirasi yang terus mengalir.
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Rana Muthia Oktari, mengakui bahwa tidak seluruh permintaan masyarakat mampu direalisasikan hanya dengan mengandalkan APBD. Kondisi ini mendorong dewan untuk mengubah arah perjuangan, tidak lagi berhenti pada daftar usulan, melainkan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi.
Menurut Rana, sejumlah program prioritas membutuhkan suntikan dana yang besar. Kolaborasi pembiayaan antara pemerintah kota dan pemerintah pusat dinilai menjadi salah satu solusi agar pembangunan di Palangka Raya tetap berjalan di tengah keterbatasan.
"APBD kita terbatas, sementara aspirasi masyarakat sangat banyak. Tidak mungkin semuanya bisa kita penuhi hanya dengan kemampuan daerah," ujar Rana, Senin (24/8).
Langkah yang ditempuh DPRD adalah menjalin komunikasi intensif serta menggelar pertemuan dengan pemerintah pusat dan anggota DPR RI. Upaya ini diharapkan mampu membuka akses terhadap skema pembiayaan alternatif untuk program-program yang selama ini mandek.
Rana merinci, kebutuhan warga Palangka Raya memiliki spektrum yang luas. Selain infrastruktur fisik, persoalan keselamatan masyarakat dan pengembangan potensi ekonomi daerah juga menjadi sorotan utama yang membutuhkan dukungan kebijakan berkelanjutan.
Penanganan karhutla menjadi salah satu perhatian serius. Mengingat wilayah Kalimantan Tengah yang rawan terbakar, dukungan peralatan dan anggaran operasional dari pusat dinilai sangat diperlukan untuk mempercepat respons di lapangan.
"Karena itu kami membawa aspirasi ini ke pemerintah pusat agar ada perhatian dan dukungan nyata untuk Palangka Raya," tegasnya.
Rana menegaskan bahwa upaya mencari dukungan ke pusat bukanlah bentuk pelepasan tanggung jawab pemerintah daerah. Justru, sinergi ini diperlukan agar penanganan kebutuhan masyarakat dapat dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kapasitas anggaran masing-masing tingkat pemerintahan.
"Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat diperlukan agar keterbatasan fiskal tidak menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat," pungkasnya.
Dia berharap dukungan tersebut tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik semata. Pelayanan dasar dan berbagai persoalan yang menyangkut keselamatan warga juga harus mendapat porsi perhatian yang setara dari pemerintah pusat. (zia/ko)